Cakupan kepesertaan dan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dianggap belum maksimal.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub. Menurutnya Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.
Untuk itu, dirinya mendorong kepada pemerintah, baik itu Pemprov Kaltim maupun pemerintah kabupaten atau kota agar dapat meningkatkan cakupan kepesertaan dan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Ini merupakan tanggung jawab kolaboratif antara pemerintah kabupaten atau kota bersama provinsi. Seharusnya hal ini sudah dilakukan sejak dulu,” tegas Rusman.
Rusman berpendapat, sudah seharusnya pemerintah mengcover kepesertaan dan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut merupakan instruksi dari pemerintah pusat, agar pemerintah daerah dapat menjamin 100 persen cakupan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kategori pra sejahtera.
Selain meningkatkan cakupan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah juga harus meningkatkan layanan BPJS kepada masyarakat. Mengingat saat ini BPJS hanya menuntut masyarakat untuk taat membayar iuran. Namun ketaatan masyarakat tidak diimbangi dengan kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan.
“Harus diimbangi dengan kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan,” tandasnya.
Berkaca dari kritik tersebut, Rusman berharap kepada BPJS Kesehatan supaya bisa menggandeng pemerintah daerah dan rumah sakit, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di Benua Etam. (Advetorial)
