SAMARINDA – Menjelang akhir tahun, DPRD Kaltim menyoroti serapan anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih rendah. Salah satunya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim, yang saat ini masih di bawah 60 persen.
Pertama-tama, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan kekhawatiran terhadap lambatnya penyerapan anggaran oleh Disperindagkop UKM. Ia menekankan bahwa hal ini menjadi perhatian serius, terutama karena mendekati akhir tahun 2023.
“Progressnya terbilang lamban, tentu hal ini jadi perhatian,” ujar Sapto.
Politisi Golkar ini meminta Disperindagkop UKM Kaltim untuk segera mengatasi masalah ini dan memastikan alokasi anggaran digunakan secara efektif dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, ia mengungkapkan rencana pemanggilan instansi terkait untuk memahami kendala yang menyebabkan serapan anggaran masih rendah.
“Semua ini perlu menjadi perhatian bersama. Kepala dinas dan kepala bidang diharapkan dapat menghadiri pemanggilan DPRD Kaltim untuk memberikan keterangan terkait kendala penyerapan anggaran,” tambahnya.
Dalam menghadapi waktu kerja yang tersisa hanya sekitar satu bulan, Sapto berharap agar pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cepat.
Ia menegaskan pentingnya partisipasi kepala dinas dan kepala bidang dalam pertemuan dengan DPRD Kaltim untuk meningkatkan serapan anggaran Disperindagkop UKM di bulan November ini.
