Bontang– Reses perdana anggota DPRD Bontang, Joni Alla’ Padang, menjadi momentum penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam reses yang dilaksanakan di rumah Joni, banyak warga yang mengutarakan harapan mereka terkait perbaikan infrastruktur yang belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah.
“Yang menjadi harapan utama masyarakat di sini ada tiga hal, yaitu infrastruktur, air bersih, dan status lahan. Ini yang menjadi poin perjuangan saya untuk dapat memperoleh alokasi anggaran pada penganggaran-penganggaran berikutnya,” ujar Joni Alla’ Padang usai reses, Selasa (03/12/2024) sore.
Pria yang kini akrab dipanggil JAP ini mengutarakan , warga Kampung Gotong Royong dan sekitarnya sudah lama merasakan ketertinggalan dalam hal infrastruktur. “Kami selama ini memang terabaikan. Ini yang menjadi tugas saya untuk berjuang agar kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi, khususnya infrastruktur yang sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Selain itu, masalah akses air bersih juga menjadi perhatian utama dalam reses kali ini. Joni menegaskan, pemerintah telah merencanakan alokasi anggaran untuk air bersih yang telah masuk dalam perencanaan, namun infrastruktur jalan yang rusak masih menjadi prioritas mendesak.
Anggaran Infrastruktur dan Perjuangan untuk Jalan Utama
Dalam rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Joni mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk infrastruktur tahun 2024 telah disiapkan sebesar Rp7,5 miliar.
“Saya sudah mendorong anggaran melalui Dinas PUPRK Bonntang untuk Kampung Gotong Royong, meskipun sebagian besar akan dialokasikan untuk jalan utama yang baru dibuka,” ujar Joni.
Menurut perhitungannya, anggaran sebesar itu masih sangat terbatas dan belum cukup untuk mengatasi seluruh kebutuhan infrastruktur di kawasan tersebut. Joni menyebutkan, untuk perbaikan jalan utama saja yang termasuk dua jembatan, diperlukan anggaran tidak kurang dari Rp10 miliar.
“Selain itu, banyak jalan gang dan fasilitas umum yang perlu diperbaiki. Di Kampung Gotong Royong, terdapat sekitar 1.300 jiwa yang masih mengandalkan gotong royong untuk memperbaiki fasilitas jalan,” tambahnya.
Legalitas Lahan Jadi Prioritas Pembangunan
Masalah legalitas lahan juga menjadi topik hangat dalam reses tersebut. Joni menyoroti pemekaran RT dan status lahan yang belum diselesaikan. “Pada 2014-2019, ada kebijakan yang menghambat pemekaran RT karena masalah pemekaran kecamatan. Namun, sekarang proses pemekaran sudah bisa dilanjutkan dan ini akan menjadi bagian dari perjuangan saya di DPRD,” jelasnya.
Joni menambahkan, selain infrastruktur dan air bersih, pengakuan terhadap legalitas lahan adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di kawasan tersebut. Pemerintah perlu hadir untuk memberikan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan agar masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
Meningkatkan Kesejahteraan Warga dan Mengatasi Masalah Sosial
Dalam kesempatan ini, Joni juga menyampaikan keprihatinannya terhadap masalah sosial, seperti tingginya angka stunting dan kurangnya perhatian terhadap warga yang kesulitan. “Saya membangun Posyandu dengan dana pribadi karena melihat tingginya angka stunting di sini, bahkan ada kasus kematian ibu melahirkan,” ungkapnya dengan penuh empati.
Bagi Joni, keberadaan pemerintah di tengah masyarakat sangat dibutuhkan. “Beberapa warga bahkan hidup sangat memprihatinkan dan tidak menerima bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Pemerintah harus hadir untuk menjawab kebutuhan dasar mereka,” tegasnya.
Harapan untuk Keadilan Sosial
Joni menutup perbincangan dengan harapan besar akan adanya pemerataan pembangunan di Bontang, khususnya di Bontang Barat. “Kami berharap pemerintah hadir dengan rasa keadilan sosial. Bukan hanya karena kami berasal dari Kampung Gotong Royong, tetapi karena setiap warga berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pembangunan,” ujar Joni.
Dengan prioritas utama pada infrastruktur, air bersih, dan legalitas lahan, Joni Alla’ Padang berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Bontang selama masa jabatannya sebagai anggota DPRD.
