BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD hanya diberikan kepada warga ber-KTP Bontang. Sebanyak 156 orang yang masuk kategori penerima bantuan, namun tercatat sebagai warga Kutai Timur, dipastikan tidak lagi menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemkot Bontang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan aturan penggunaan APBD tidak memungkinkan pemerintah daerah membiayai warga di luar wilayah administrasi Kota Bontang.
“APBD itu tidak boleh dibelanjakan selain untuk kepentingan warga Kota Bontang. Misalnya bantuan tunai langsung untuk warga Kutim, tentu tidak bisa,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Menurut Neni, keputusan tersebut merupakan konsekuensi dari aturan administrasi kependudukan yang harus dijalankan pemerintah daerah. Warga yang telah memiliki KTP Kutai Timur tidak lagi menjadi tanggungan Pemkot Bontang, termasuk dalam program pendidikan, kesehatan, maupun bantuan sosial.
“Kalau sudah KTP Kutim, tentu bukan lagi tanggungan Bontang. Tidak mungkin warga dengan KTP Kutim dibiayai APBD Bontang,” katanya.
Meski demikian, Pemkot Bontang memahami adanya kekhawatiran masyarakat di kawasan perbatasan terkait potensi terhentinya bantuan sosial selama masa transisi. Neni menyebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seharusnya telah menyiapkan langkah mitigasi dan perlindungan sosial bagi warganya.
“Seharusnya Kutim yang siap siaga. Pemerintah Kutim tentu sudah memiliki mitigasi untuk mensejahterakan warga di wilayah perbatasan,” lanjutnya.
Sebelumnya, warga Kampung Sidrap RT 19 hingga RT 25 dipastikan tidak lagi diusulkan sebagai penerima bantuan sosial Pemerintah Kota Bontang pada 2026.
Kebijakan itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi pada 2025 yang menetapkan Kampung Sidrap masuk ke dalam wilayah administrasi Kutai Timur.
Akibat perubahan status wilayah tersebut, sejumlah program bantuan yang sebelumnya diterima warga terdampak tidak lagi dapat dialokasikan melalui APBD Kota Bontang. Program yang terdampak meliputi BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan lansia, hingga bantuan bagi penyandang disabilitas.
