BONTANG – Penentuan dan penyesuaian belanja modal yang tidak menghambat pembangunan juga struktur serta pelayanan publik menjadi catatan vital dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap pemerintah kota Bontang.
Catatan tersebut disampaikan oleh fraksi PKB dalam rapat paripurna sebelumnya tentang tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Bontang 2026.
Menanggapi hal itu, Wali kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan Jawaban dalam rapat paripurna tentang tanggapan Wali Kota Bontang terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan dan Raperda Kota Bontang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, digelar di rumah jabatan Wali Kota, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, penyesuaian belanja atau pengurangan dapat dilakukan secara kolektif berdasarkan urgensi, kesiapan teknis, waktu penyelesaian dan kemampuan pendanaan.
“Kegiatan belum siap atau tidak memiliki waktu penyelesaian yang memadai kami dapat menyesuaikannya,” ujarnya
Ia juga menyebutkan bahwa infrastruktur dasar keselamatan, pemeliharaan fasilitas dan kebutuhan mendesak merupakan prioritas utama bagi pemerintah kota Bontang dalam merealisasikan pembangunannya.
Selain penyesuaian belanja modal, Pemkot Bontang juga sependapat terkait perlunya evaluasi perbedaan estimasi silpa dan silpa hasil audit terutama terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran.
“Pada saat APBD disusun silpa tahun 2025 masih berupa estimasi. Setelah audit silpa selesai, silpa dapat digunakan kemudian ditetapkan,” katanya.
Karna itu, Pemkot Bontang akan lebih memperkuat pada prognosis pendapatan dan belanja, baik melalui pemetaan kewajiban, urgensi, dan posisi kas serta saldo yang digunakan telah ditentukan.
“Ke depan, koreksi di kuat melalui prognosis pendapatan dan belanja. Pemetaan kewajiban, posisi kas serta saldo penggunaan telah ditentukan,” pungkasnya.
