BONTANG – DPRD Bontang meminta kontraktor pembangunan Polder Tanjung Laut segera menyelesaikan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pembangunan proyek pengendalian banjir tersebut harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar area pekerjaan.
Menurutnya, keluhan warga terkait debu hingga dugaan kerusakan rumah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kontraktor diminta segera mengambil langkah untuk meminimalkan dampak pekerjaan.
“Yang menjadi perhatian kami, dampak pekerjaan ini jangan sampai mengganggu masyarakat. Kontraktor harus memastikan debu bisa dikendalikan, kemudian kalau ada kerusakan rumah yang memang disebabkan aktivitas proyek, tentu harus ada penyelesaian,” ujar Andi Faiz, saat dikonfirmasi Jumat (14/8/2026).
Ia menyebut pihak kelurahan, Dinas PUPRK, dan kontraktor telah mengetahui persoalan tersebut. Koordinasi diperlukan agar setiap keluhan warga dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.
Sementara itu, pembangunan Polder Tanjung Laut hingga kini masih berjalan sesuai target. Progres pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 5 persen.
Polder tersebut dirancang sebagai kolam retensi dengan kapasitas tampung sekitar 38 ribu meter kubik air. Luas area pembangunannya mencapai kurang lebih 7 ribu meter persegi.
Keberadaan polder diharapkan dapat membantu mengurangi persoalan genangan yang selama ini kerap terjadi ketika curah hujan tinggi.
Andi Faiz menekankan, fungsi polder nantinya harus sesuai dengan perencanaan dan kajian teknis yang telah dilakukan.
“Polder ini dibangun untuk membantu mengurangi genangan. Karena itu, kami ingin pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan kajian yang sudah ada, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain persoalan dampak pekerjaan, DPRD juga meminta kontraktor memberikan ruang bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam proyek, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Berdasarkan penjelasan pihak kontraktor, pekerja dari tiga RT yang berada di sekitar lokasi pembangunan telah difasilitasi melalui pihak kelurahan.
Menurutnya, keterlibatan warga sekitar menjadi bagian penting agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat dari sisi fungsi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Di sisi lain, persoalan pembebasan lahan masih menjadi bagian yang harus diselesaikan dalam proses pembangunan. Beberapa bidang lahan disebut masih menghadapi persoalan administrasi maupun sengketa yang berkaitan dengan ahli waris.
Andi Faiz mengatakan penyelesaian persoalan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Jika terdapat lahan yang belum dapat dibayarkan karena masih menghadapi sengketa, mekanisme konsinyasi di pengadilan dapat ditempuh.
“Kalau persoalan lahannya menyangkut administrasi atau ahli waris, tentu ada mekanisme yang harus ditempuh. Kita selesaikan sesuai aturan, termasuk melalui konsinyasi jika memang diperlukan,” jelasnya.
DPRD Bontang berharap seluruh persoalan yang muncul selama proses pembangunan dapat segera ditangani sehingga proyek Polder Tanjung Laut dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar.
