BONTANG – Proses sertifikasi tanah milik daerah kota Bontang masih memiliki kendala di lapangan. Salah satu persoalan yang ditemukan oleh Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu tidak hadirnya saksi batas saat proses kepengurusan prosedur.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketidak hadiran saksi dapat mempengaruhi proses administrasi terutama dalam pengukuran batas-batas bidang tanah yang sementara dalam proses sertifikasi.
Kepala bidang pertanahan Disperkimtan, Amir menjelaskan saksi batas memiliki peran penting pada tahap pengukuran dan verifikasi tanah. Kehadirannya diperlukan agar batas lahan dapat dipastikan sebelum proses administrasi sertifikasi dilanjutkan.
“Apalagi verifikasi pengukuran batas dilakukan, saksi tak hadir ditempat dapat menghambat proses tersebut,” ujarnya, Senin (20/8/2026).
Menurutnya, ketidakhadiran saksi umumnya disebabkan sejumlah kondisi. Di antaranya pemilik lahan yang berbatasan dengan aset pemerintah telah berpindah domisili, memasuki masa pensiun, atau menjual tanahnya kepada pihak lain.
Kata dia, persoalan itu muncul ketika kepemilikan tanah telah berpindah tangan, sementara pemilik baru belum mengetahui pasti kondisi tanahnya serta pemilik awal tidak diketahui lokasi pindahnya
“Langkah itu dilakukan Untuk mengetahui dia pindahnya kemana atau di jualnya ke siapa,” terangnya.
Disperkimtan Bontang berharap persoalan terkait batas lahan dapat diminimalkan melalui masyakarat dan perangkat wilayah.
Sehingga proses pengukuran, verifikasi, dan penerbitan tanah milik daerah dapat berjalan dengan optimal saat dilakukan pengecekan dilapangan.
