BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait penggunaan bahan baku dan kebersihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemkot Bontang melarang penggunaan bahan makanan beku (frozen food) sebagai bahan baku menu MBG. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak penerima manfaat tetap aman dan memenuhi standar kebersihan pangan.
Larangan tersebut disampaikan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota Bontang di wilayah Bontang Selatan, Rabu (23/9/2026). Peninjauan dilakukan di tiga titik operasional SPPG, yakni SPPG 01, SPPG 04, dan SPPG 06.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris memimpin langsung sidak tersebut untuk melihat kondisi dapur sekaligus memastikan kualitas bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makanan MBG.
“Kami tidak merekomendasikan penggunaan bahan makanan frozen. Melalui sidak ini, kami menginformasikan sekaligus memperingatkan seluruh pengelola SPPG dan kepala dapur se-Kota Bontang,” tegas Agus Haris.
Menurut Agus, bahan baku yang digunakan untuk menu MBG harus mendapat perhatian serius, termasuk sayuran, ayam, dan ikan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah potensi gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat pengolahan maupun penyimpanan bahan makanan yang tidak sesuai prosedur.
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan insiden keracunan yang terjadi pada bulan sebelumnya dan disebut berkaitan dengan olahan ayam suwir beku. Pemerintah daerah menilai keamanan rantai dingin (cold chain) bahan baku yang dikirim dari luar daerah perlu menjadi perhatian dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat MBG.
Selain bahan baku, Pemkot Bontang menyoroti kondisi sirkulasi udara di dapur SPPG. Sejumlah dapur dinilai masih memiliki sistem pendinginan dan ventilasi yang kurang memadai.
Agus Haris mengatakan kondisi tersebut dapat membuat pekerja kepanasan dan berkeringat saat proses memasak. Karena itu, pengelola diminta segera melakukan perbaikan dengan menambah pendingin ruangan maupun exhaust fan.
“Tiga lokasi yang kami kunjungi ini pendinginannya masih sangat kurang. Kami sudah meminta pengelola agar segera menambah pendingin atau exhaust fan,” ungkapnya.
Perbaikan sirkulasi udara tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan selama proses pengolahan makanan. Pemerintah daerah ingin memastikan lingkungan dapur tetap layak sehingga potensi kontaminasi terhadap makanan dapat diminimalkan.
Pemkot Bontang juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada pengelola SPPG yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan bahan baku dan standar pengolahan makanan. Sanksi dapat diberikan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga penghentian operasional fasilitas apabila pelanggaran terus dilakukan.
Dalam sidak tersebut, Agus Haris didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bontang Akhmad Suharto dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki.
Turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang Ahmad Aznem serta perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bontang.
Pemerintah Kota Bontang akan melanjutkan koordinasi dengan pengelola MBG dan tim pengawas kesehatan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai prosedur.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keamanan pangan sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bontang dapat berjalan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat.
