No Result
View All Result
  • Login
kosakata.co
Advertisement
  • HOME
  • BERITA
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
    • POLITIK
    • HUKUM & KRIMINAL
    • EKONOMI & BISNIS
  • OLAHRAGA
  • ADVERTORIAL
  • GAYA HIDUP
  • GRAFIS
  • VIDEO
  • RAGAM
No Result
View All Result
  • Login
kosakata.co
No Result
View All Result

DPRD Kukar Perluas Penelusuran Tanah Eks Kayumas, Sejumlah Instansi Dipanggil

Ahmad Ahmad by Ahmad Ahmad
November 18, 2026
in ADVERTORIAL
0
DPRD Kukar Perluas Penelusuran Tanah Eks Kayumas, Sejumlah Instansi Dipanggil

Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi/HO to Kosakata.co

0
SHARES
5
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kosakata.co – Kejelasan status tanah eks Kayumas yang digunakan untuk pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

DPRD Kukar mendorong pemeriksaan lintas instansi agar persoalan kepemilikan dan keberatan masyarakat dapat diselesaikan berdasarkan dokumen serta landasan hukum yang jelas.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Kukar setelah muncul perbedaan keterangan mengenai status lahan. Sebelumnya, tanah eks Kayumas disebut telah berstatus milik negara berdasarkan surat dari pihak pemerintah.

Namun, sebagian warga masih mengajukan keberatan karena merasa mempunyai hak atas bidang tanah tersebut, terutama berkaitan dengan penyelesaian nilai taksasi.

Pembahasan awal dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, S.M.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wakil Ketua II DPRD Kukar dengan menghadirkan perwakilan Bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kukar.

Dalam rapat itu, Junadi menekankan pentingnya mencocokkan seluruh dokumen administrasi dan menelusuri riwayat penguasaan tanah.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui dasar dari setiap klaim yang disampaikan, sekaligus memastikan keputusan pemerintah tidak hanya didasarkan pada keterangan salah satu pihak.

Menurutnya, persoalan pertanahan harus ditangani secara hati-hati karena berkaitan dengan kepastian hukum dan potensi munculnya sengketa baru.

Kelengkapan dokumen kepemilikan, riwayat lahan, serta proses penyelesaian nilai taksasi menjadi sejumlah aspek yang perlu diperjelas.

DPRD juga menyoroti pentingnya kepastian hukum sebelum suatu lahan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan.

Status tanah yang tidak jelas berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun keberatan dari masyarakat di kemudian hari.

Karena itu, setiap instansi yang berkaitan diminta memberikan keterangan sesuai kewenangan dan dokumen yang dimiliki.

BPN, Bagian Hukum, serta Bagian Tata Pemerintahan diharapkan dapat membantu mengurai perbedaan informasi yang muncul dalam pembahasan awal.

DPRD Kukar tidak ingin proses penelusuran berhenti pada RDP pertama.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan depan dengan menghadirkan sejumlah instansi tambahan.

Pihak yang akan diundang meliputi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Plt. Camat Loa Kulu, serta Kepala Desa Ponoragan.

Pelibatan perangkat daerah dan unsur pemerintahan setempat tersebut diharapkan dapat mempertemukan informasi mengenai riwayat tanah, proses administrasi, hingga pemanfaatan lahan untuk pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu.

Junadi menyebut pembahasan berikutnya harus mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan tersebut.

Seluruh instansi terkait perlu dilibatkan agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup dokumen dan riwayat tanah secara menyeluruh.

“Pembahasan berikutnya akan melibatkan seluruh instansi yang berkaitan agar dokumen dan riwayat tanah dapat diperiksa secara menyeluruh. Kejelasan status lahan sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat yang menyampaikan klaim. Dengan dasar administrasi dan hukum yang jelas, penyelesaian persoalan ini dapat dilakukan secara tepat,” tandasnya.

Melalui RDP lanjutan, DPRD Kukar berharap perbedaan informasi mengenai tanah eks Kayumas dapat segera menemukan titik terang. Kepastian status lahan menjadi kebutuhan penting agar pembangunan fasilitas pelayanan publik memiliki dasar hukum yang kuat, sementara klaim dan keberatan warga tetap ditangani melalui pemeriksaan yang objektif. (adv)

Tags: DPRD KukarRDP LanjutanTanah Eks Kayumas
Previous Post

318 Hektare Sawah Terdampak Kekeringan, DPRD Kukar Dorong Pemulihan Petani

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No Result
View All Result

Pos-pos Terbaru

  • DPRD Kukar Perluas Penelusuran Tanah Eks Kayumas, Sejumlah Instansi Dipanggil
  • 318 Hektare Sawah Terdampak Kekeringan, DPRD Kukar Dorong Pemulihan Petani
  • Dewan Muhammad Hidayat Minta Potensi Pangan Kukar Diterjemahkan Jadi Program Nyata
  • Johansyah Dorong Pemuda hingga Masyarakat Adat Ikut Kawal Lima Ranperda Kukar
  • Angka Rp5,4 Triliun Belum Final, KUA-PPAS Kukar 2027 Dikoreksi DPRD karena Ada Potensi Tambahan Rp500 Miliar

Komentar Terbaru

    • Tentang Kami
    • Susunan Redaksi
    • Pedoman Media Saber

    © 2021 kosakata.co

    No Result
    View All Result
    • HOME
    • BERITA
      • NASIONAL
      • INTERNASIONAL
      • POLITIK
      • HUKUM & KRIMINAL
      • EKONOMI & BISNIS
    • OLAHRAGA
    • ADVERTORIAL
    • GAYA HIDUP
    • GRAFIS
    • VIDEO
    • RAGAM

    © 2021 kosakata.co

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Create New Account!

    Fill the forms below to register

    All fields are required. Log In

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist