KOSAKATA.CO — Penyusunan program pembangunan Kutai Kartanegara (Kukar) untuk 2028 mulai diarahkan pada pencapaian target pembangunan hingga 2030.
DPRD Kukar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menyusun kegiatan hanya berdasarkan kebutuhan tahunan, tetapi memastikan setiap usulan memiliki keterkaitan dengan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan antartahun berjalan berkesinambungan.
Program yang direncanakan pada 2028 diharapkan menjadi bagian dari tahapan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, bukan kegiatan yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan target jangka menengah.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Erwin, mengatakan arah pembangunan melalui program Kukar Idaman Terbaik telah dituangkan dalam matriks RPJMD.
Dokumen itu memuat target pembangunan secara bertahap, mulai dari 2026, 2027, 2028 hingga 2030.
Karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028 harus mengacu pada target yang sudah ditetapkan.
OPD diminta memastikan program yang diusulkan benar-benar mendukung sasaran tersebut.
“Untuk RKPD 2028 ini, kita harus memastikan apakah program yang direncanakan sudah sesuai dengan RPJMD. Sebab, target-target pembangunan sudah tertuang dalam matriks tersebut,” ujar Erwin setelah pembahasan RKPD 2028 bersama sejumlah OPD di DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Menurut Erwin, penyusunan RKPD merupakan tahapan penting untuk menerjemahkan arah pembangunan jangka menengah ke dalam rencana kerja tahunan.
Dengan demikian, setiap perangkat daerah perlu memahami target yang menjadi tanggung jawabnya agar program yang disusun tidak keluar dari kebijakan pembangunan daerah.
Pembahasan RKPD 2028 sendiri mulai didorong sejak November 2026.
DPRD ingin seluruh OPD mempersiapkan perencanaannya lebih awal sehingga tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai mekanisme dan tidak terlambat.
Namun, penyelarasan program dengan target RPJMD juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Dalam pembahasan awal, sejumlah OPD menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi fiskal Kukar yang semakin terbatas.
Situasi ini membuat pemerintah harus lebih cermat menentukan kegiatan yang dapat dilaksanakan.
Erwin menilai keterbatasan anggaran tidak seharusnya membuat arah pembangunan kehilangan fokus.
Program yang sudah direncanakan tetap perlu dievaluasi berdasarkan tingkat kebutuhan dan efektivitasnya.
Kegiatan yang belum mendesak dapat diturunkan skala prioritasnya, sementara anggaran diarahkan lebih dahulu pada kebutuhan yang harus segera ditangani masyarakat.
Artinya, menjaga target pembangunan hingga 2030 bukan berarti seluruh program harus dilaksanakan secara bersamaan.
Pemerintah tetap perlu mengatur tahapan pelaksanaan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal agar perencanaan yang disusun realistis dan dapat dijalankan.
Erwin juga membuka peluang penyesuaian anggaran apabila kondisi keuangan daerah membaik.
Program yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran masih bisa dibahas kembali dalam proses penyusunan APBD.
Ia berharap seluruh OPD menggunakan pembahasan RKPD 2028 untuk memastikan kesinambungan antara rencana kegiatan tahunan dan sasaran pembangunan jangka menengah.
Dengan perencanaan yang terarah, setiap program diharapkan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian target Kukar hingga 2030.
DPRD pun mendorong agar penyusunan program tidak hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan yang diusulkan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan daerah untuk merealisasikannya. (adv)
