BONTANG – Pemerintah Kota Bontang yang sedang getol menambah armada transportasi laut untuk rute Bontang – Mamuju, kini mengincar kapal swasta.
Usul untuk mencoba memakai kapal swasta mencuat setelah sebelumnya Pemkot berupaya memakai kapal Pelni namun gagal karena alasan beberapa kendala.
Gagalnya penggunaan kapal Pelni digunakan oleh Pemkot tersebut ditanggapi Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina. Ia mengatakan bahwa pilihan menggunakan kapal milik swasta justru dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat, khususnya terkait harga tiket.
” Kami minta untuk menggunakan kapal Pelni, karena kalau menggunakan kapal swasta dikhawatirkan memberatkan masyarakat,” kata Amir Tosina kepada awak media, Selasa (30/8/2022)
salah satu alasan tidak gagalnya penggunaan kapal Pelni menurut informasi yang didapatkan Amir), karena kondisi pelabuhan di Mamuju yang tidak sesuai standar.
“Panjang kapal Pelni kan 99 meter, sementara panjang pelabuhan Mamuju 60 meter, ya ini tentu tidak sesuai standar,” ujarnya.
Mendengar itu, Amir berniat akan mengkroscek langsung informasi tersebut ke Bupati Mamuju lewat telepon.
Namun menurut Amir sendiri di kabupaten Mamuju punya 4 Pelabuhan, ia balik mempertanyakan alasan tidak sesuainya standar kapal Pelni untuk pelabuhan di Mamuju.
“Jadi yang diukur Pemkot itu pelabuhan yang mana. Soalnya, banyak pelabuhan di sana yang pantas, jadi tak ada alasan tidak menggunakan kapal pelni,” ujarnya.
Amir juga menegaskan, jika dalam waktu dekat permintaan penambahan armada laut milik Pelni tidak terealisasi maka pihaknya akan melakukan aksi ke pemerintah Kota Bontang.
“Saya sebagai perwakilan masyarakat Sulbar, mungkin kami akan gelar aksi ke Pemkot Bontang untuk menekan kapal (Pelni) yang dijanjikan khusus untuk penyeberangan Bontang-Mamuju harus segera ada,”tegasnya.(#)
