Bontang– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Bontang menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dibandingkan Pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang mencatat bahwa 72 persen pemilih menggunakan hak suaranya pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota, sementara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, partisipasi mencapai 73 persen.
Sebagai perbandingan, pada Pilkada 2020, tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan wali kota hanya tercatat 70 persen. Meskipun ada peningkatan yang signifikan, angka golongan putih (golput) atau pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya masih cukup tinggi. Untuk pemilihan wali kota, angka golput tercatat sebesar 27,51 persen, sedangkan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur mencapai 26,87 persen.
Ketua KPU Bontang, Muzarroby Renfly, menjelaskan bahwa tingginya angka golput ini sangat bergantung pada faktor individu masing-masing pemilih. “Kami tidak bisa memastikan alasan mereka tidak memilih. Mungkin ada kendala pekerjaan atau alasan lain yang membuat mereka tidak hadir di TPS,” ujar Muzarroby dalam konferensi pers pada Kamis (5/12/2024).
Meski demikian, Muzarroby mengakui bahwa meskipun target partisipasi nasional sebesar 77 persen belum tercapai, hasil di Bontang menunjukkan perkembangan yang positif. “Hasil ini sudah lebih baik dibandingkan Pilkada 2020, terutama pada pemilihan wali kota,” tambahnya.
Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 134.567 orang, tercatat 96.128 pemilih telah menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2024. KPU Bontang berharap agar tren peningkatan partisipasi ini dapat terus berlanjut pada pemilu-pemilu mendatang.
“Meskipun sudah ada peningkatan, kami akan terus menganalisis data, termasuk mengklasifikasikan pemilih berdasarkan golongan milenial, Gen Z, dan kelompok usia lainnya. Kami juga akan melihat kelompok mana yang paling banyak tidak berpartisipasi atau golput,” pungkasnya.
KPU Bontang terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, dengan harapan bahwa pada Pemilu berikutnya, tingkat partisipasi akan semakin meningkat, menciptakan proses demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.
