KALTIM—Pengalihan eks lubang tambang tambang batu bara menjadi destinasi wisata jadi Sorotan para legislatif di DPRD Kaltim.<\/p>\n
Ketua Fraksi PPP\u00a0DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub dengan tegas menolak lubang tambang dijadikan sebagai tempat wisata.<\/p>\n
Ia mendorong pengusaha\u00a0tambang batu bara\u00a0untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan semua persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, misalnya seperti reklamasi.<\/p>\n
Ia menolak keras pengalihan eks lubang tambang\u00a0tambang batu bara\u00a0menjadi destinasi wisata, sebelum persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah dipenuhi oleh perusahaan.<\/p>\n
“Boleh saja dilakukan oleh para pengusaha lubang tambang asal persyaratan terselesaikan, sehingga tidak lari dari tanggung jawab,” ujar Rusman Ya’qub. Senin (16\/10\/2023)<\/p>\n
Dijelaskannya, program serupa pernah dilakukan Gubernur Awang Faroek Ishak dengan menjadikan lubang tambang sebagai keramba budidaya air tawar.<\/p>\n
Rusman Ya’qub menilai program semacam itu merupakan bentuk perusahaan lepas tanggung jawab.<\/p>\n
“Fraksi PPP tolak karena dinilai itu bentuk pengalihan dan lepas tanggung jawab perusahaan. Buktinya destinasi wisata kemarin kembali menelan korban,” tegasnya.<\/p>\n
Ia menegaskan mendukung pemanfaatan lubang tambang dapat dilakukan asal perusahaan tersebut telah menyelesaikan syarat reklamasi kepada pemerintah setempat.<\/p>\n
Pasalnya jika syarat reklamasi belum dilakukan, dikhawatirkan rakyat yang akan kena dampaknya.<\/p>\n
“Kalau belum berarti masih ada tanggung jawab mereka, ujung-ujungnya masyarakat lagi yang menjadi korban dan terkena dampaknya,” pungkasnya.\u00a0(Advertorial)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KALTIM—Pengalihan eks lubang tambang tambang batu bara menjadi destinasi wisata jadi Sorotan para legislatif di DPRD Kaltim. Ketua Fraksi PPP\u00a0DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub dengan tegas menolak lubang tambang dijadikan sebagai tempat wisata. Ia mendorong pengusaha\u00a0tambang batu bara\u00a0untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan semua persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, misalnya seperti reklamasi. Ia menolak keras pengalihan eks […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2271,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,4,170],"tags":[],"class_list":["post-2270","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advertorial","category-berita","category-dprd-kalimantan-timur"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2270","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2270"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2270\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2330,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2270\/revisions\/2330"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2270"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2270"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2270"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}