{"id":6403,"date":"2026-11-20T05:00:45","date_gmt":"2026-11-20T05:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/kosakata.co\/?p=6403"},"modified":"2026-11-20T09:45:03","modified_gmt":"2026-11-20T09:45:03","slug":"dprd-kukar-benahi-regulasi-aset-pengelolaan-investasi-daerah-jadi-sorotan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/2026\/11\/20\/dprd-kukar-benahi-regulasi-aset-pengelolaan-investasi-daerah-jadi-sorotan\/","title":{"rendered":"DPRD Kukar Benahi Regulasi Aset, Pengelolaan Investasi Daerah Jadi Sorotan"},"content":{"rendered":"<p><strong>KOSAKATA.CO<\/strong> \u2014 Pengelolaan investasi dan kekayaan daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).<\/p>\n<p>Melalui pembenahan regulasi, DPRD ingin memastikan kebijakan penyertaan modal pemerintah dan pengelolaan perusahaan daerah memiliki landasan hukum yang jelas.<\/p>\n<p>Dua dari lima Raperda yang tengah dibahas berkaitan langsung dengan penataan investasi dan kelembagaan perusahaan milik pemerintah daerah.<\/p>\n<p>Keduanya menyangkut perubahan aturan penyertaan modal pemerintah daerah serta perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi.<\/p>\n<p>Pembahasan tersebut menjadi penting karena kebijakan yang berkaitan dengan kekayaan daerah membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n<p>Penyertaan modal, kepemilikan saham, hingga pengelolaan perusahaan daerah tidak cukup hanya berjalan berdasarkan keputusan administratif, tetapi harus memiliki dasar regulasi yang sesuai.<\/p>\n<p>Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan lima Raperda tersebut saat ini memasuki tahap penyempurnaan oleh masing-masing panitia khusus (Pansus).<\/p>\n<p>DPRD menargetkan seluruh pembahasannya dapat diselesaikan pada Desember 2026.<\/p>\n<p>Salah satu rancangan yang menjadi perhatian adalah perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk kepada PT Tunggang Parangan (Perseroda).<\/p>\n<p>Raperda ini berkaitan dengan penyesuaian landasan hukum penyertaan modal daerah.<\/p>\n<p>Kepastian aturan diperlukan agar kebijakan investasi pemerintah memiliki dasar yang jelas, termasuk dalam hal pengelolaan kepemilikan saham dan pertanggungjawabannya.<\/p>\n<p>Selain itu, DPRD membahas perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.<\/p>\n<p>Perubahan status badan hukum perusahaan daerah tersebut juga membutuhkan persiapan regulasi yang matang.<\/p>\n<p>Penyesuaian tidak hanya menyangkut nama atau bentuk kelembagaan, tetapi harus memperhatikan aspek hukum dan tata kelola agar operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan.<\/p>\n<p>Dalam konteks pengelolaan kekayaan daerah, kejelasan aturan menjadi penting agar setiap kebijakan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.<\/p>\n<p>Pemerintah daerah juga perlu memastikan penyertaan modal maupun aktivitas perusahaan daerah dikelola secara profesional sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh daerah.<\/p>\n<p>Karena itu, DPRD tidak ingin pembahasan lima Raperda hanya mengejar penyelesaian administrasi.<\/p>\n<p>Masukan dari masyarakat dan instansi terkait dibutuhkan untuk menghindari persoalan ketika aturan mulai diterapkan.<\/p>\n<p><em>\u201cKonsultasi publik ini kami harapkan bisa memberikan masukan, koreksi, dan ruang diskusi dalam rangka penyempurnaan Raperda yang saat ini tinggal difinalisasi,\u201d<\/em> ujar Ahmad Yani dalam Forum Konsultasi Publik DPRD Kukar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16\/11\/2026).<\/p>\n<p>DPRD juga melibatkan Kejaksaan Negeri Kukar untuk memberikan masukan terhadap aspek hukum, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi dan ketentuan pidana.<\/p>\n<p>Langkah ini diharapkan membuat rumusan regulasi lebih tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<\/p>\n<p>Sementara tiga Raperda lainnya meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang, penyelenggaraan urusan perhubungan, serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.<\/p>\n<p>Setelah pembahasan di DPRD selesai, seluruh rancangan akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk difasilitasi, dikoreksi, dan disempurnakan sebelum memasuki tahapan penetapan bersama pemerintah daerah.<\/p>\n<p>DPRD Kukar berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai jadwal sehingga lima Raperda rampung pada Desember mendatang.<\/p>\n<p>Pembenahan regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah yang lebih tertib, transparan, serta bertanggung jawab.<\/p>\n<p>Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembenahan aturan bukan hanya terletak pada disahkannya Perda, melainkan juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan memberi manfaat bagi keuangan daerah serta masyarakat Kukar. <strong>(adv)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>KOSAKATA.CO \u2014 Pengelolaan investasi dan kekayaan daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Melalui pembenahan regulasi, DPRD ingin memastikan kebijakan penyertaan modal pemerintah dan pengelolaan perusahaan daerah memiliki landasan hukum yang jelas. Dua dari lima Raperda yang tengah dibahas berkaitan langsung dengan penataan investasi dan kelembagaan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6409,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[182,180,204],"class_list":["post-6403","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advertorial","tag-ahmad-yani","tag-dprd-kukar","tag-kukar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6403","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6403"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6403\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6413,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6403\/revisions\/6413"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6409"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6403"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6403"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kosakata.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6403"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}