KOSAKATA.CO— – Kendati telah diputuskan pemerintah pusat bila IKN ditempatkan di Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur, namun kehadiran ibu kota baru ini terus menghadirkan pro dan kontra. Salah satu yang paling disorot ialah keberadaan warga lokal yang tersingkirkan akibat keberadaan mega proyek itu.
Hal ini tak lupus dari perhatian Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin. Dia mengatakan, akan terus mengawal dan mengadovokasi warga yang terdampak IKN, khususnya mereka yang tersingkir dari tanahnya sendiri.
Politikus PKB Itu bilang, terjadinya penggusuran di IKN Nusantara tak lain karena pemerintah, melalui Otorita menetapkan tiga zona atau ring di kawasan itu. Ketiganya ialah ring satu untuk zona pemerintahan, ring dua untuk zona bisnis dan perkantoran, dan ring tiga untuk zona permukiman dan fasilitas umum.
‘’Tentu kamı tak ingin hak masyarakat sekitar [proyek IKN] jadi terenggut. Kalau ada seperti itu sampaikan ke DPRD, kita akan memanggil otoritas IKN sebagai penanggung jawab dalam pembangunan IKN,” kata Syafruddin ketika ditemui di kantornya belum lama ini.
Syafruddin meminta warga, khususnya mereka yang masuk ring satu hingga tiga untuk tidak panik atas keberadaan IKN. Dia menjadim, pihaknya akan terus mengawal pembangunan IKN dan memperkuat advokasi agar lahan warga sekitar tidak sekonyong-konyong direbut.
Syafruddin mengaku pihaknya membenarkan isu penggusuran yang terjadi di sekitar wilayas IKN. Nemun menurutnya itu tidak berdasar dan hanya untuk mengadu domba masyarakat dengan pemerintah.
“Tidak ada yang digusur, karena pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat yang sudah lama tinggal di sana,” kata Syafruddin.
Politikus asal Balikpapan itu kembali monegaskan, DPRD Kaltim akan terus hadir dan berperan aktif membela warga. Bila ada warga yang haknya dilanggar, dirinya dengan tegas mengaku akan siap membela. Di sisi lain, dia meminta warga untuk lebih berhati-hati, kritis dan bijak ketika mendapat informasi terkait proyek strategis nasional (PSN).
‘’Sejatinya kan pembangunan IKN ini demi kemajuan bangsa dan negara. Tentu mesti didukung, kalau pun terjadi penolakan, harus jelas alasannya. Solusi terbaik harus dicari bersama,’’ tandasnya.
