BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mematuhi kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), tetapi juga memanfaatkan pelaporan tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam investasi. Hal ini disampaikan oleh Darmawati, Analis Kebijakan DPMPTSP Bontang, sebagai langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Darmawati menekankan, bagi usaha besar, laporan disampaikan setiap triwulan, sementara UMK hanya diwajibkan melapor setiap semester, demi meringankan beban administrasi. Proses pelaporan LKPM dibuat sederhana untuk memudahkan pelaku usaha.
Ia menjelaskan, pelaku usaha dapat melaporkan kegiatannya dengan mengakses laman *oss.go.id*, masuk dengan akun terdaftar, dan memilih menu pelaporan LKPM.
“Kami mempermudah proses ini agar pelaku usaha bisa lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka, sementara kendala yang mereka laporkan dapat segera kami tindak lanjuti,” tuturnya, Rabu (25/9/2024).
Salah satu tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki data yang akurat terkait kegiatan investasi di Bontang. Data ini memungkinkan pemerintah mengambil langkah yang lebih tepat dan cepat dalam memberikan dukungan kepada pelaku usaha.
“Melalui LKPM, pemerintah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah di lapangan,” kata Darmawati.
DPMPTSP mengajak pelaku usaha untuk secara aktif memanfaatkan laporan ini sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan. Darmawati juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam melaporkan kegiatannya secara online bisa menghubungi DPMPTSP untuk mendapatkan bantuan teknis.
“Kami selalu siap membantu, baik dalam hal teknis maupun untuk memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pelaku usaha,” imbuhnya.
Dengan adanya pelaporan yang rutin dan transparan, DPMPTSP berharap kendala-kendala investasi yang dihadapi pelaku usaha dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan, sehingga iklim investasi di Bontang dapat terus berkembang.
“Pelaporan LKPM ini bukan hanya untuk kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai langkah proaktif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif,” tegasnya.
