BONTANG – Wacana penambahan rombongan belajar (rombel) di sejumlah SMA negeri mendapat sorotan. Pemerintah Kota Bontang menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih objektif dengan memperhatikan kondisi sekolah swasta yang juga berperan dalam dunia pendidikan.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada sekolah negeri, tetapi juga harus menjaga keberlangsungan sekolah swasta.
“Pendidikan itu bukan hanya milik sekolah negeri. Sekolah swasta juga punya peran besar dalam mencetak generasi bangsa,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia meminta pemerintah memiliki data yang jelas sebelum memutuskan penambahan rombel, termasuk penyebab menurunnya minat siswa terhadap sekolah swasta.
Menurutnya, tanpa kajian yang tepat, penambahan rombel dikhawatirkan bisa berdampak pada keberlangsungan sekolah swasta yang banyak dikelola yayasan.
“Harus jelas dulu penyebabnya, apakah karena fasilitas, kualitas, atau faktor lain,” katanya.
Agus Haris juga menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta, baik dalam hal pembinaan maupun dukungan pemerintah.
“Semua sekolah harus diperlakukan adil karena sama-sama bagian dari sistem pendidikan nasional,” tambahnya.
Ia meminta agar kebijakan penambahan rombel tidak dilakukan tergesa-gesa menjelang tahun ajaran baru, dan pemerintah diminta terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh.
Selain itu, ia membuka peluang kerja sama antara sekolah negeri dan swasta jika terjadi kelebihan kapasitas siswa, agar semua peserta didik tetap tertampung.
“Yang penting anak-anak tetap bisa sekolah dan kualitas pendidikan tetap terjaga,” pungkasnya.
