BONTANG – Penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Bontang dilakukan melalui tim terpadu yang melibatkan sejumlah instansi. Selain Satpol PP, proses penanganan juga melibatkan Dinas Sosial, PSC, RSUD, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Plt Kepala Bidang PPUD Satpol PP Bontang, Irwab Febrayan, mengatakan Satpol PP tidak bekerja sendiri ketika menerima laporan terkait ODGJ. Petugas akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan penanganan yang tepat.
“Kalau ODGJ kita memang punya tim tersendiri. Jadi bukan hanya Satpol PP yang bekerja. Ada Dinsos, PSC, kemudian kita bawa ke RSUD,” ujarnya, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, setelah menerima laporan masyarakat, tim akan turun bersama-sama untuk mengamankan dan menangani ODGJ. Tahap awal dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD untuk mengetahui kondisi yang bersangkutan.
Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya. ODGJ dapat dirawat di rumah sakit, dikembalikan kepada keluarga, atau dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Persoalan berbeda muncul ketika ODGJ yang ditemukan tidak membawa identitas. Dalam kondisi tersebut, Satpol PP bersama Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melacak identitas dan daerah asal yang bersangkutan.
“Kalau tanpa identitas, biasanya kita bawa ke RSUD dulu untuk mengecek kesehatannya. Setelah itu kita serahkan ke Dinas Sosial, kemudian kita undang Dinas Catatan Sipil,” jelasnya.
Irwan mengatakan, Disdukcapil memiliki sistem yang dapat digunakan untuk mengetahui identitas seseorang, termasuk melalui data kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Melalui pengecekan tersebut, petugas dapat mengetahui apakah seseorang merupakan warga Bontang atau berasal dari daerah lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang yang ditemukan di Bontang dapat diketahui berasal dari luar Kalimantan.
“Kelihatan. Sekarang kan sudah terkoneksi seluruh Indonesia. Jadi kita tahu ini orang mana,” katanya.
Jika hasil penelusuran menunjukkan yang bersangkutan bukan warga Bontang, pemerintah dapat berkoordinasi untuk mengembalikannya ke daerah asal. Sebaliknya, apabila tercatat sebagai warga Bontang, penanganan dapat dilanjutkan dengan melacak alamat dan keluarganya.
Irwa menegaskan, kolaborasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam penanganan ODGJ, terutama untuk memastikan mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan, perlindungan, serta penanganan lanjutan sesuai kebutuhannya.
