BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris meminta luasan wilayah di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur ditinjau ulang oleh pemerintah provinsi Kaltim.
Permintaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Entry Meeting pendataan dan pemeriksaan bersama tim terpadu pada PT Pupuk Kaltim, PT Indominco Mandiri, PT Badak LNG, beserta kontraktor dan subkontraktornya, digelar di rumah jabatan Walikota, Selasa (1/9/2026).
Menurut Agus Haris, langkah itu penting dilakukan untuk memeriksa ulang kondisi real masing-masing wilayah di Kaltim terutama Kota Bontang.
Ia menilai, sebagai daerah yang berkembang sebagai kota jasa dan industri, Bontang membutuhkan dukungan wilayah yang memadai untuk menunjang pembangunan dan pengembangan daerah.
“Saya mengharapkan luas wilayah Kota Bontang ini bisa ditinjau dan dievaluasi kembali,” ujarnya.
Agus Haris mengatakan dalam rangka pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan dengan arus penduduk yang tentu banyak masuk dari luar daerah perlu menjadi pertimbangan.
Ia menyebut Bontang merupakan wilayah yang strategis, karena menjadi perlintasan sejumlah wilayah seperti kabupaten berau dan Kutai Timur. Selain itu, Bontang juga di apit oleh dua kabupaten besar yaitu Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sehingga akses transportasi dan logistik banyak masuk dan melintasi kota Bontang.
“Kita ini di apit dua kabupaten, yaitu Kukar dan Kutim, Akses transportasi dan logistik juga masuk di kota Bontang tentu ini mempengaruhi akses ekonomi dan budaya,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah kota Bontang meminta pemerintah provinsi Kaltim untuk melakukan evaluasi dan tinjauan ulang terkait luasan wilayah guna untuk mencapai arah kebijakan pembangunan, baik nasional, provinsi maupun daerah.
“Untuk mencapai arah pembangunan itu, baik nasional, provinsi, dan daerah khususnya kota Bontang, kami sangat membutuhkan itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Agus Haris mengungkap bahwa ruas jalan kota Bontang selama ini seringkali menjadi korban dari aktivitas industri dari kedua wilayah tersebut, yakni Kutim dan Kukar.
“Banyak fasilitas-fasilitas umum khususnya ruas jalan kami ini kan menjadi korban dari adanya aktivitas industri baik yang ee industri dari Kutai Timur dan juga Kutai Kartanegara,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah Kaltim juga perlu menjadikan aktivitas kendaraan yang melintas kota Bontang menjadi perhatian serius, apalagi ketika membahas kontribusi pajak.
