Bontang – Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, mendorong agar kendaraan operasional perusahaan yang beraktivitas di wilayah Bontang menggunakan pelat nomor Kalimantan Timur. Ia mengusulkan ketentuan tersebut dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Menurut Sahib, langkah itu diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sebab, masih terdapat kendaraan operasional perusahaan di Bontang yang tercatat menggunakan pelat nomor dari luar Kalimantan Timur.
“Kalau kendaraan perusahaan masih menggunakan pelat luar daerah, pembayaran pajaknya juga masuk ke daerah tempat kendaraan tersebut terdaftar. Karena itu, kami mendorong agar penggunaan pelat KT diatur dalam Raperda LLAJ,” ujar Sahib, Jumat (7/8/2026).
Ia menilai keberadaan kendaraan perusahaan yang beroperasi di Bontang seharusnya turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan adanya aturan yang jelas, perusahaan diharapkan dapat melakukan penyesuaian registrasi kendaraan sesuai wilayah operasionalnya.
“Pengaturan ini penting supaya potensi pajak kendaraan tidak terus mengalir ke daerah lain. Kendaraan yang digunakan untuk kegiatan perusahaan di Bontang semestinya juga memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah,” katanya.
Sahib menyebut usulan tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Timur yang meminta kendaraan dengan pelat luar daerah segera dimutasi menggunakan pelat KT.
“Gubernur juga sudah meminta kendaraan yang masih menggunakan pelat luar untuk segera dimutasi menjadi pelat Kaltim. Jadi, ini sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi,” ucapnya.
Ia berharap ketentuan mengenai penggunaan pelat KT bagi kendaraan operasional perusahaan dapat menjadi salah satu poin dalam Raperda LLAJ. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi kendaraan, tetapi juga menjadi upaya memperkuat sumber pendapatan daerah.
“Harapannya, perusahaan yang beroperasi di Bontang bisa ikut berkontribusi melalui pajak kendaraan bermotor. Dengan begitu, penerimaan daerah dari sektor ini bisa lebih optimal,” pungkas Sahib.
