KOSAKATA.CO — Kepentingan masyarakat yang selama ini mengelola lahan eks Kalpataru Grup di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diminta menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian aset perusahaan yang kini ditangani kurator.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Budi Fahmi, mendorong penyelesaian melalui musyawarah agar persoalan tersebut tidak memicu konflik baru.
“Yang kami harapkan masyarakat tidak kehilangan hak atas lahan yang selama ini mereka kelola. Karena itu, penyelesaiannya perlu dilakukan dengan cara yang mengayomi dan tidak menimbulkan konflik baru,” kata Budi.
Hal itu disampaikannya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pengelolaan dan kepastian hukum aset eks Kalpataru Grup di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).
Budi menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah berupaya mengurus pencabutan HGU pada 2021 hingga 2022, ketika pemerintahan masih dipimpin Edi Damansyah.
Upaya tersebut dilakukan dengan mendatangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, proses pencabutan menghadapi kendala karena status HGU masih berkaitan dengan agunan pinjaman perusahaan.
“Persoalannya memang berkaitan dengan status HGU yang masih menjadi agunan. Jadi, meskipun pemerintah daerah sudah melakukan upaya, prosesnya tidak bisa berjalan sederhana karena ada kepentingan lain yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Menurut Budi, pertemuan antara masyarakat dan kurator diperlukan untuk membicarakan status aset sekaligus mencari mekanisme penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak.
Ia juga menyebut kemungkinan pengelolaan lahan oleh pemerintah daerah dapat menjadi salah satu opsi pembahasan apabila belum ditemukan titik temu antara masyarakat dan kurator.
Meski demikian, setiap alternatif tetap harus dibicarakan dengan pihak yang memiliki kewenangan atas aset tersebut.
Budi berharap penyelesaian tidak dilakukan secara sepihak dan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat yang selama ini berkaitan langsung dengan lahan.
Jika belum ada kesepakatan, masyarakat disebut berencana membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat hingga menyampaikannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami berharap semua pihak bisa duduk bersama dan mencari solusi yang paling baik. Intinya masyarakat harus mendapat perhatian, sementara proses pengelolaan aset juga tetap diselesaikan sesuai aturan,” pungkas Budi.
(adv)

