KOSAKATA.CO — Kejelasan dokumen pencabutan perizinan perkebunan di lahan eks Kalpataru Grup menjadi salah satu hal yang didorong DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam penyelesaian persoalan HGU kawasan tersebut.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta pemerintah daerah memastikan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pencabutan perizinan diketahui seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk kurator aset perusahaan dalam proses kepailitan.
Hal itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026), yang mempertemukan sejumlah pihak untuk memperjelas status lahan dan membuka ruang penyelesaian dengan masyarakat.
Ahmad Yani menilai dokumen pencabutan izin perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai dasar hukum aktivitas perkebunan di lahan tersebut.
“Kalau izin memang sudah tidak berlaku, tentu aktivitas perkebunan yang menggunakan dasar izin tersebut juga harus dihentikan. Itu yang perlu diperjelas dan disampaikan kepada semua pihak,” katanya.
Menurutnya, kejelasan perizinan juga berkaitan dengan proses hukum atas aset eks Kalpataru yang sebelumnya digunakan sebagai jaminan pinjaman perbankan dan kini ditangani kurator.
DPRD Kukar turut mendorong pemerintah daerah menjadi mediator agar kepentingan masyarakat dapat dipertemukan dengan kewenangan kurator atas aset kepailitan.
“Harapannya masyarakat dan kurator bisa duduk bersama. Pemerintah menjadi penghubung supaya kepentingan masyarakat tetap berjalan, tetapi kewenangan kurator terhadap aset juga tetap dihormati,” ujarnya.
Ahmad Yani mengatakan persoalan tersebut melibatkan masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan sehingga membutuhkan komunikasi serta kejelasan posisi masing-masing pihak.
“Yang kita cari itu titik terang untuk persoalan HGU eks Kalpataru. Masalah ini ada di beberapa desa dan kecamatan, sehingga semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluarnya,” ujar Ahmad Yani seusai RDP.
Ia juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan lahan tidak dilakukan secara sepihak dan seluruh pihak tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Yang paling penting jangan ada tindakan sepihak. Semua pihak perlu berkoordinasi dengan pemerintah supaya penyelesaiannya bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya.
(adv)

