Kosakata.co—-Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Faisal, menilai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) terkesan lambat dalam menangani dan menjalankan program pembangunan yang telah disusun tahun ini.
Padahal, sesuai petunjuk teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dari dua ratus rumah yang akan direnovasi diberikan waktu penyelesaian hingga Desember mendatang.
Diketahui, proses realisasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar bedah rumah di Selambai, Lok Tuan hingga saat ini belum berjalan.
“Program Kotaku yang telah disusun dan direncanakan belum sepenuhnya dijalankan dan kerjakan,” kata Faisal saat rapat di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (1/11/2021).
Tidak hanya itu, Faisal menuturkan bahwa setiap unit bangunan akan menerima bantuan dana senilai 53 juta rupiah yang dibagi dalam dua tahap pencairan.
“Dana langsung masuk dalam rekening penerima insentif untuk dibelanjakan bahan material perbaikan rumah menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan yang tertuang dalam rencana anggaran biaya,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum, Dinas Perkimtan, Hendra Hadyanto, mengatakan pihaknya terkendala pada material yang dibutuhkan.
“Dana memang aman, akan tetapi sangat sulit kita mencari material yang dibutuhkan,” bebernya.
Hendra juga membeberkan bantuan yang diberikan PUPR ke masyarakat bentuknya material, bukan uang tunai sehingga penerima harus bekerja sama dengan toko bangunan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan.
“Karena tidak semua toko bangunan mau untuk bekerja sama untuk memberikan material yang dibutuhkan. Ada dua ratus rumah yang ditargetkan, baru 140 rumah yang sedia materialnya, belum semua lengkap. Tetapi, kami akan carikan solusi, agar program ini bisa rampung sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan,” tandasnya.
