BONTANG – Puluhan Sopir travel menggelar demo menolak kenaikan BBM Bersubsidi bersama Aliansi Amanah Penderitaan Rakyat (AMPERA) di Gedung DPRD Bontang. Mereka mengaku akibat kenaikan BBM pendapatan mereka kian menurun, banyak penumpang yang keberatan lantaran terpaksa menaikkan tarif jasa travel.
” Banyak penumpang yang keberatan, tapi kita juga terpaksa menaikkan tarif karena BBM,” ujar Salah satu sopir travel Bontang, Sapri, Selasa 13 September 2022.
Mereka juga mengaku, sejak kenaikan harga BBM bersubsidi yang mulai diberlakukan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022) lalu, sopir travel kesulitan mendapatkan BBM dan kerap kehabisan saat mengantri di SPBU, karena antrean yang panjang. Sementara jumlah BBM terbatas.
Tak hanya itu, diakui Sapri, para sopir juga kesulitan mendapat BBM, apalagi informasinya kendaraan di atas 1400 CC akan dialihkan ke Pertamax.
Mereka pun meminta pemerintah dan DPRD Bontang selaku wakil rakyat agar bisa membuat kebijakan daerah yang bisa meringankan mereka (Sopir travel).
“Sementara, kendaraan kami itu rata-rata 2000-2500 CC. Ini sangat memberatkan kami, karena kemana lagi kita mengadu kalau bukan ke mereka (Pemkot dan DPRD Bontang,” tandasnya saat mengikuti demo menolak BBM bersama Alinasi Amanah Penderitaan Rakyat (AMPERA) di Gedung DPRD Bontang.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Bontang Nursalam mengungkapkan, saat ini pihaknya belum bisa berbuat banyak. Lantaran keputusan kenaikan BBM tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
Namun ia berjanji, akan menampung aspirasi para sopir travel tersebut, untuk dibahas bersama pemerintah daerah, agar bisa membuat regulasi di daerah sebagai solusi yang bisa meringankan keluhan mereka.
Apalagi status DPRD berada di bawah naungan kementerian dalam negeri bukan presiden. Sehingga, kewenangan menyinggung kenaikan BBM tersebut ada di ranah DPR RI dibawah naungan undangan-undangan MD3.
Sehingga ia belum bisa berbuat banyak karena adanya kebijakan pusat. Terlebih kewenangan DPRD sangat terbatas dan diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2018 tentang pemerintahan daerah.
” Memang harus ada solusi. Karena saya juga temasuk orang yang sering menggunakan jasa travel, jadi memang kenaikan BBM cukup memberatkan. Tapi kita juga tidak bisa berbuat banyak karena wewenang kami juga dibatasi. Apalagi Perda dan Perwali tidak boleh lepas dari aturan diatasnya (PP),” tandasnya.(#)
