SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan rencana pemanggilan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran rendah guna mencegah terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA). Dalam tahun anggaran sebelumnya, SiLPA di Kaltim mencapai lebih dari 6 triliun, sehingga langkah ini diambil untuk menghindari pengulangan permasalahan tersebut.
Seno Aji menjelaskan bahwa dua OPD yang akan dipanggil adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan serapan anggaran yang rendah dari kedua OPD tersebut.
“Pembahasan terkait hal tersebut akan dimasukkan ke dalam rapat-rapat komisi. Dengan memanggil OPD yang bersangkutan, untuk memastikan keduanya tidak merah lagi. Berkenaan dengan apa yang menjadi kendala, dan segera dicari solusinya,” ungkap Seno Aji.
Wakil Ketua DPRD Kaltim menegaskan bahwa penyerapan anggaran harus maksimal sesuai perencanaan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan APBD Kaltim tahun ini mencapai Rp25,32 triliun, Seno Aji berharap besarnya anggaran tersebut dapat menjadi motivasi bagi instansi daerah untuk meningkatkan kinerja.
Selain rapat dengan komisi, DPRD Kaltim juga berencana melakukan rapat terkait masalah tersebut bersama Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Tujuannya adalah agar semua pihak memiliki komitmen yang sama dalam upaya penyerapan anggaran.
“Secepatnya akan kita bahas kembali,” pungkasnya. Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Kaltim untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan dan program-program yang telah direncanakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
