KOSAKATA.CO – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan sanksi kepada kontraktor yang tidak menyelesaikan pengerjaan proyeknya hingga tenggak waktu yang ditentukan.
Kata dia, jika ada keterlambatan dalam pengerjaan proyek maka pihak pemborong akan dikenakan sanksi berupa denda dari sisa nilai kontrak yang disepakati sebelumnya atau yang tercantum dalam papan proyek.
“Karena kalau tidak selesai sesuai batas waktu akan menimbulkan pembengkakan biaya dan hilangnya kesempatan mendapat proyek yang lain bagi kontraktor,” ujarnya, Sabtu (18/11/2023).
Oleh karena itu, ia mengimbau para pemborong yang masih memiliki tanggungjawab pada pembangunan proyek, khususnya di lingkungan pemerintah agar menyelesaikan pengerjaannya.
Salah satunya pembangunan Jalan Teluk Bajau di Kecamatan Samarinda Seberang. Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimis jika pengerjaan tersebut bakal selesai tepat waktu.
Pasalnya, pembangunan jalan provinsi di wilayah Samarinda Seberang itu bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Terlebih proyek tersebut merupakan investasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau kerjasama dengan PU biasanya selalu selesai tenggat waktu. Karena ada batas waktunya kan,” sebutnya.
Ia bilang sering melakukan kunjungan ke lokasi yang rawan bencana tersebut untuk mengecek secara langsung progres pengerjaannya.
“Saya pernah ke sana saat hujan, ada longsor, ada banjir. Dan kita sudah bahas juga dengan pihak PU,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan harapannya agar semua pengerjaan proyek di lingkupnya berjalan lancar, supaya tidak terkena denda. Sehingga tidak perlu memberi jaminan untuk dicairkan. (adv/dprdkaltim)
