KOSAKATA.CO–Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Litiyono, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan transparansi anggaran kepada publik. Terkait Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang saat ini proses pembangunannya masih berlangsung.
Menurut Nidya, anggaran pembangunan IKN sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya.
Namun, hingga kini belum ada informasi yang jelas mengenai anggaran yang digunakan untuk proyek strategis tersebut.
Ia mengatakan, transparansi anggaran adalah salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah.
“Kalau mau transparan, semua harus transparan. Hari ini kan semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan juga,” ucap Tio sapaan akrab, Selasa (28/11/2023).
Nidya berharap, Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan baik dalam membangun IKN. Ia juga menginginkan agar informasi mengenai IKN bisa diakses oleh masyarakat secara mudah.
Selain itu, Nidya juga menyoroti masalah penyerapan tenaga kerja lokal Kaltim dalam pembangunan IKN. Ia mengatakan, masyarakat Kaltim harus mempersiapkan diri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar bisa terlibat dalam proyek IKN.
“Kita juga akan menyiapkan SDM kita dan SDM kita juga harus terserap dengan baik. Ini pesan juga untuk semua masyarakat Kaltim,” ujarnya. (Advetorial)
