BONTANG – Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Bontang dalam mendorong pertumbuhan investasi. Melalui sosialisasi yang gencar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang terus berupaya memberikan pemahaman mendalam kepada pelaku usaha terkait kewajiban ini, bukan sekadar untuk menghindari sanksi, namun juga sebagai langkah strategis memperkuat iklim usaha di daerah tersebut.
Bukan hanya sosialisasi, DPMPTSP juga menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti oleh 80 peserta dari berbagai sektor usaha. Tujuannya jelas, memberikan panduan mengenai pelaporan LKPM secara daring, serta memperkuat pemahaman bahwa pelaporan yang benar dan tepat waktu adalah bagian dari kepatuhan terhadap regulasi yang diatur dalam Peraturan LKPM Nomor 5 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
Sekretaris DPMPTSP Bontang, Vinson, menjelaskan bahwa pelaporan LKPM yang akurat sangat penting bagi kelangsungan usaha. “Tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, LKPM membantu pemerintah memantau realisasi investasi dan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi di Bontang,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara bimtek yang digelar di Hotel Raodah, Rabu (11/9/2024).
Bagi pelaku usaha, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya berpotensi mendatangkan sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha, tetapi juga berdampak pada akses terhadap berbagai fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah. Vinson menegaskan bahwa kepatuhan pada pelaporan LKPM adalah jaminan bagi keberlanjutan dan perkembangan bisnis.
Muhammad Fachrizal Ludfie, Penata Pengelola Penanaman Modal dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yang hadir sebagai pemateri, menekankan bahwa LKPM tidak hanya penting di level lokal. “Dengan target investasi nasional mencapai Rp1.650 triliun pada 2024, pelaku usaha di Bontang diharapkan berperan aktif melalui pelaporan yang akurat. Ini adalah kontribusi langsung terhadap pencapaian target investasi nasional,” jelasnya.
Kesadaran akan pentingnya pelaporan LKPM menjadi kunci untuk mencegah kendala di kemudian hari. Pemerintah, melalui DPMPTSP, berharap agar kegiatan bimtek ini dapat meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, terutama terkait pengisian laporan yang tepat dan akurat. Hal ini diyakini mampu mencegah timbulnya sanksi administratif sekaligus memperkuat posisi usaha mereka dalam iklim bisnis yang kompetitif.
Salah satu peserta bimtek, Kartika, pengusaha di bidang teknologi, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan yang sangat berharga baginya. “Setelah mengikuti bimtek, saya jadi lebih paham bagaimana pelaporan LKPM ini dilakukan, terutama untuk usaha baru seperti saya,” ungkapnya. Kartika juga mengapresiasi adanya kesempatan bertukar pengalaman dengan sesama pengusaha selama bimtek berlangsung.
Tidak hanya menjadi sarana untuk belajar teknis pelaporan, bimtek ini juga menciptakan ruang kolaborasi antar-pelaku usaha yang baru memulai bisnis. Hal ini, menurut Kartika, menjadi nilai tambah tersendiri karena memungkinkan pelaku usaha saling mendukung dan berbagi tips seputar pelaporan LKPM serta tantangan dalam menjalankan bisnis.
DPMPTSP Bontang menegaskan pentingnya kegiatan serupa digelar secara berkala. Dengan begitu, seluruh pelaku usaha, terutama yang baru merintis, dapat terus mengikuti perkembangan regulasi dan prosedur pelaporan LKPM yang terkadang berubah sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Kesadaran yang terus dibangun ini diharapkan tidak hanya akan menghindarkan pelaku usaha dari sanksi administratif, tetapi juga membantu mereka lebih memahami peran penting pelaporan LKPM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga iklim investasi yang sehat di Bontang. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap LKPM akan menjadi bagian dari budaya usaha yang berorientasi pada keberlanjutan dan kontribusi terhadap pembangunan daerah
