Bontang – Kota Bontang menghadapi tantangan besar pada tahun 2024 dengan target investasi sebesar Rp 2 triliun. Meski telah berjalan setengah tahun, realisasi investasi baru menyentuh Rp 322 miliar, masih jauh dari sasaran ambisius tersebut. Pemerintah daerah kini berusaha keras menggenjot pertumbuhan investasi melalui berbagai upaya strategis, termasuk memfasilitasi pelaku usaha lokal dan nasional.
Dinas Perizinan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang melaporkan bahwa hingga pertengahan tahun, dari Januari hingga Juni 2024, realisasi investasi baru mencapai Rp 322 miliar, yang masih cukup jauh dari target.
Dengan target sebesar Rp 2 triliun, Bontang berada di peringkat kedua setelah Kabupaten Mahakam Hulu yang memiliki target Rp 1,2 triliun.
Berikut adalah target investasi di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim):
Samarinda: Rp 4,5 triliun
Balikpapan: Rp 20,08 triliun
Kutai Kartanegara: Rp 15,51 triliun
Bontang: Rp 2 triliun
Kutai Timur: Rp 12,231 triliun
Penajam Paser Utara: Rp 2,552 triliun
Paser: Rp 5,53 triliun
Kutai Barat: Rp 6,745 triliun
Berau: Rp 5,672 triliun
Mahakam Hulu: Rp 1,2 triliun
Target investasi ini ditentukan berdasarkan rumus penetapan yang dirumuskan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI, dengan mempertimbangkan data stocknett.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Konsolidasi dan Sinkronisasi Data LKPM PMA/PMDN Triwulan IV Tahun 2023 serta penetapan target realisasi investasi tahun 2024 untuk wilayah Provinsi Kaltim, yang berlangsung pada 4 Maret 2024.
Kepala DPM-PTSP Bontang, Aspianur, bersama Kepala Bidang Penanaman Modal DPM-PTSP, Karel, menyatakan bahwa pihaknya berupaya keras mengejar target yang telah ditetapkan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, DPM-PTSP memetakan potensi investasi dan memberikan bimbingan teknis untuk memfasilitasi para pelaku usaha di Bontang agar mereka rutin melaporkan nilai investasinya.
Karel menegaskan, target investasi Bontang tidak hanya mengandalkan pelaku usaha besar dengan investasi di atas Rp 1 triliun atau Rp 10 miliar, tetapi juga mencakup usaha kecil dan menengah (UMKM) serta pengusaha individu.
“UMKM atau pengusaha perorangan juga termasuk sebagai pelaku investasi,” jelasnya pada Senin (14/10/2024).
Lebih lanjut, Karel menambahkan bahwa nilai investasi tercatat ketika pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan mencantumkan asetnya, yang kemudian didaftarkan melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach).
“Realisasi investasi dihitung ketika pelaku usaha menyampaikan laporan mereka melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM),” lanjutnya.
Pelaku usaha menengah dan besar diwajibkan melaporkan nilai investasinya setiap tiga bulan, sementara pelaku usaha mikro kecil melakukannya setiap enam bulan sekali.
Semua laporan ini dicatat melalui aplikasi LKPM Kementerian Investasi/BKPM yang kemudian dipublikasikan dan dikirim ke pemerintah daerah, termasuk Kota Bontang.
Penetapan target investasi Kota Bontang diputuskan oleh Kementerian berdasarkan potensi pertumbuhan investasi di wilayah tersebut.
Hingga 14 Agustus 2024, DPM-PTSP Bontang mencatat sebanyak 7.831 pelaku usaha telah mendaftarkan NIB mereka.
