BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.
Pada Senin, 21 Oktober 2024, seluruh pegawai DPMPTSP menandatangani Ikrar Zona Integritas sebagai langkah untuk mengukuhkan tekad menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara berlangsung di halaman kantor DPMPTSP Bontang dengan dihadiri jajaran pejabat instansi tersebut.
Sekretaris DPMPTSP Kota Bontang, Vinson, menegaskan pentingnya penandatanganan ikrar ini sebagai langkah konkret dalam memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bebas dari segala bentuk praktik korupsi.
“Penandatanganan ini adalah wujud keseriusan kami untuk memastikan bahwa DPMPTSP menjadi Zona Integritas yang mendukung penuh terwujudnya WBK dan WBBM. Kami tidak hanya sekadar berjanji, tetapi juga akan mengawal implementasinya di setiap lini pelayanan,” jelas Vinson.
Penandatanganan Ikrar Zona Integritas ini menjadi bagian dari program reformasi birokrasi yang digagas oleh pemerintah pusat dan diadopsi oleh DPMPTSP Bontang untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui WBK, DPMPTSP bertekad untuk memberantas segala bentuk korupsi, sementara dengan WBBM, pelayanan publik yang bersih, profesional, dan efisien menjadi prioritas utama.
Seluruh pegawai DPMPTSP, dari staf hingga pimpinan, ikut berpartisipasi dalam penandatanganan ikrar ini. Mereka menegaskan komitmen masing-masing untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
“Setiap pegawai di DPMPTSP memiliki peran penting dalam mewujudkan WBK dan WBBM. Kami harus menjadi contoh birokrasi yang bersih dan melayani,” terangnya.
Selain penandatanganan ikrar, DPMPTSP Bontang juga memperkuat pengawasan internal dengan menerapkan berbagai sistem monitoring untuk meminimalisir risiko penyimpangan. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pelayanan semakin dioptimalkan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelayanan publik.
Lebih lanjut, Vinson juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pelayanan di DPMPTSP Bontang.
“Kami membutuhkan dukungan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terkait pelayanan yang kami berikan. Transparansi dan keterlibatan publik adalah kunci keberhasilan WBK dan WBBM,” ucapnya.
Melalui penandatanganan Ikrar Zona Integritas ini, DPMPTSP Bontang berharap dapat menciptakan sistem birokrasi yang lebih baik dan membangun kepercayaan publik.
