Bontang– Anggota DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi, menggelar kegiatan reses masa sidang I di Lapangan Balai RT 14, Kelurahan Belimbing, pada Selasa malam (3/12/2024). Reses ini dihadiri oleh masyarakat BTN PKT yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan di wilayah tersebut. Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bonnie Sukardi menegaskan bahwa reses merupakan kesempatan untuk mendengarkan langsung masalah dan kebutuhan warga.
“Kami di DPRD akan terus mengawal aspirasi ini agar dapat diakomodasi dalam kebijakan, baik di tingkat kota maupun provinsi,” ujar Bonnie.
Pembangunan dan Infrastruktur Menjadi Isu Utama
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pembangunan dan infrastruktur. Warga mengusulkan agar pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) di RT 36, yang baru selesai 60%, dapat segera dilanjutkan. Selain itu, keluhan mengenai parit yang belum diperbaiki dan lampu gapura yang mati juga menjadi perhatian utama. Bonnie mengakui pentingnya penanganan infrastruktur sebagai prioritas karena berhubungan langsung dengan kenyamanan dan keamanan warga.
“Masalah infrastruktur seperti parit dan penerangan jalan memang harus diprioritaskan karena menyangkut kenyamanan dan keamanan warga,” tegasnya.
Keamanan dan Fasilitas Operasional
Selain masalah infrastruktur, kebutuhan operasional di wilayah Belimbing juga menjadi sorotan. Warga mengeluhkan keterbatasan fasilitas operasional, seperti kendaraan patroli keamanan dan pengelolaan sampah. Mereka mengusulkan tambahan sepeda motor patroli serta motor VR roda tiga. Pemasangan CCTV di sejumlah titik strategis juga diusulkan untuk meningkatkan keamanan di kawasan tersebut.
Bonnie menanggapi hal ini dengan serius, menyatakan bahwa keamanan lingkungan merupakan prioritas penting.
“Kami akan terus mendorong agar fasilitas keamanan dan operasional seperti ini mendapatkan perhatian, karena keamanan lingkungan adalah prioritas,” ucapnya.
Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan lampu jalan di Jalan Mahoni yang banyak mati, pengadaan tong sampah baru, serta bantuan peralatan pengajian berupa wireless sound system. Bonnie menjelaskan bahwa sebagian besar usulan ini telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan masuk dalam rencana APBD 2025.
Pengawalan Isu Infrastruktur dan Alokasi Anggaran
Beberapa kebutuhan mendesak, seperti sodetan untuk mengatasi banjir dan penambahan lahan pemakaman di Bontang Barat, mendapatkan perhatian khusus. Bonnie menyatakan bahwa isu-isu ini memerlukan pengawalan intensif.
“Kami akan terus mengawasi dan mengawal usulan-usulan ini, tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga hingga provinsi dan pusat, jika diperlukan,” kata Bonnie.
Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan mengenai ketimpangan alokasi pembangunan antara wilayah Belimbing dan daerah lain yang dinilai lebih diutamakan. Bonnie berjanji untuk membawa isu ini ke tingkat yang lebih tinggi dan memastikan bahwa tidak ada wilayah yang dianaktirikan.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada wilayah yang dianaktirikan. Semua warga Bontang memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan,” ujar anggota Komisi III DPRD Bontang ini.
Fokus pada Prioritas dan Kebutuhan Masyarakat
Di akhir reses, Bonnie Sukardi menegaskan bahwa dirinya akan fokus mengidentifikasi prioritas berdasarkan urgensi, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti PUPR dan Perkim, serta mendorong agar alokasi anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Warga yang hadir mengapresiasi keseriusan Bonnie dalam mendengarkan dan merespons aspirasi mereka.
“Reses ini bukan sekadar formalitas, tapi kesempatan bagi kami untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Saya sangat menyadari bahwa warga yang hadir sudah menyalurkan suara mereka untuk memilih wakilnya, dan mereka juga adalah pembayar pajak yang patuh,” pungkasnya
