Bontang – Pemerintah Kota Bontang tidak ingin kecolongan terhadap potensi risiko industri bahan peledak di wilayahnya. Melalui DPMPTSP, pemerintah tengah mengevaluasi dokumen perizinan PT Blackber yang berencana mengembangkan produksi bahan peledak dari bentuk cair ke padat.
Jafung Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP, Idrus, mengungkapkan pihaknya belum menerima salinan lengkap dokumen perizinan dari perusahaan tersebut.
“Kami perlu meninjau ulang seluruh izin, termasuk IMB dan izin lingkungan, karena sebagian diterbitkan sebelum DPMPTSP terbentuk,” ujarnya usai melakukan sidak, Selasa (6/5/2025) .
Idrus bilang pentingnya kehati-hatian, mengingat produk yang akan dikembangkan memiliki risiko tinggi. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua syarat legal dan teknis sudah terpenuhi, termasuk kemungkinan revisi izin lingkungan.
Sidak ke PT Blackber dilakukan bersama Wakil Wali Kota Bontang untuk meninjau kesiapan perusahaan.
“Sidak ini juga bagian dari upaya antisipasi setelah kami mendengar ada kunjungan dari Menhan ke lokasi,” ucapnya.
Diketahui, IMB perusahaan tersebut dikeluarkan pada 2011 oleh dinas lama, dan dokumen lainnya kemungkinan juga masih berbasis sistem lama. DPMPTSP kini memberikan tenggat waktu dua hari bagi pihak PT Blackber untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
Pemerintah berharap, dari hasil evaluasi nanti, akan tercipta sinkronisasi data yang baik agar tidak ada celah terhadap potensi risiko keamanan dan lingkungan.
“Semua harus terukur. Karena ini menyangkut bahan berbahaya, jadi harus sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Idrus.
