Bontang – Pemerintah Kota Bontang tengah menyusun regulasi baru yang mengedepankan keseimbangan antara kemudahan berinvestasi dan penguatan ekonomi lokal. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal, Pemkot berencana memberikan insentif pajak kepada investor yang memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan tenaga kerja lokal.
Analis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Karel, menyampaikan bahwa pemberian insentif ini merupakan bentuk dorongan sekaligus penghargaan kepada investor yang turut membangun daerah secara inklusif.
“Jika investor menggunakan produk lokal, kami akan beri kemudahan berupa pengurangan pajak. Ini tertuang jelas dalam salah satu pasal Raperda,” ujar Karel.
Selain penggunaan produk lokal, Raperda ini juga mewajibkan investor untuk merekrut tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi. Langkah ini dinilai strategis dalam upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Bontang.
“Investasi yang masuk bukan hanya harus besar secara nominal, tetapi juga memberi dampak langsung bagi masyarakat,” paparnya.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi strategi memperkuat posisi Bontang dalam persaingan antarwilayah untuk menarik investasi. Dengan adanya insentif dan kepastian hukum, kota ini berharap dapat menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha.
Saat ini, penyusunan Raperda masih dalam tahap harmonisasi bersama tim hukum Pemkot. Finalisasi juga menunggu hasil kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang dikerjakan Universitas Mulawarman.
Regulasi ini ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2025 dan diharapkan menjadi fondasi hukum baru yang mendukung iklim investasi sekaligus pemerataan ekonomi.
Dengan skema insentif pajak dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal, ia menegaskan komitmennya sebagai kota yang tidak hanya ramah investasi, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
