Bontang — Pemerintah Kota Bontang melalui Tim Pengawasan Terpadu Tingkat Kota memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas penumpukan koral dan pasir palu di wilayah RT 13 Kelurahan Bontang Kuala. Keputusan ini diambil setelah dilakukan peninjauan lapangan yang menemukan sejumlah pelanggaran dan dampak negatif terhadap lingkungan maupun ketertiban umum.
Berdasarkan hasil sidang tim yang dipimpin oleh Kepala DPM-PTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, terdapat delapan poin kesimpulan yang mendasari penghentian sementara aktivitas tersebut.
Pertama, lokasi penumpukan material berada di kawasan permukiman padat penduduk, tepatnya RT 13 Kelurahan Bontang Kuala. Kedua, hingga saat ini, pelaku usaha yang menjalankan aktivitas tersebut belum dapat ditemui maupun dihubungi oleh tim pengawasan.
Dari sisi lingkungan hidup, aktivitas ini berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) dan belum mengantongi dokumen lingkungan yang dipersyaratkan. Selain itu, dampak fisik di lapangan menunjukkan adanya kerusakan pada infrastruktur, sarana, dan prasarana di sekitar lokasi.
Tim juga mencatat aktivitas ini menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan pemukiman serta ceceran material di sepanjang jalur yang digunakan kendaraan pengangkut. Hal ini dinilai mengganggu ketertiban umum dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Tim Pengawasan Terpadu akan memasang plang resmi bertuliskan “AKTIVITAS DIHENTIKAN SEMENTARA” di lokasi sebagai bentuk penghentian sementara sambil menunggu klarifikasi dari pihak pelaku usaha dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bontang, khususnya DPMPTSP, dalam menegakkan regulasi, menjaga tata ruang kota, dan memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
