Kosakata.co — Dalam upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang turut menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang, Jumat (25/7/2025) pagi.
Acara yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota ini dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Bontang, Anwar Sadat dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta unsur organisasi kemasyarakatan.
Penata Humas Mahir DPMPTSP Kota Bontang, Maulina Noor Prahum, menyebut kehadiran pihaknya dalam forum tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang partisipatif.
“Forum konsultasi publik adalah ruang strategis bagi masyarakat dan pemerintah untuk duduk bersama, berdiskusi, dan menyelaraskan kebijakan. Ini sejalan dengan semangat kami di DPMPTSP untuk terus menghadirkan pelayanan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Maulina.
FKP kali ini menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai masukan dan evaluasi terhadap program-program Diskominfo yang beririsan dengan kehidupan masyarakat, seperti layanan digital, penyebaran informasi publik, hingga literasi digital.
Menurut Maulina, DPMPTSP sebagai garda depan pelayanan perizinan dan investasi di Kota Bontang juga sangat terbantu dengan peran Diskominfo, terutama dalam hal publikasi informasi, penguatan sistem layanan berbasis daring, serta keterbukaan data publik.
“Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci. Ketika Diskominfo mampu mengemas dan menyampaikan informasi dengan baik, maka pelayanan kami di bidang perizinan dan investasi juga akan lebih mudah diakses, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat,” tambahnya.
Lebih dari itu, Maulina menekankan pentingnya melibatkan publik dalam setiap pengambilan keputusan, agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.
“Partisipasi masyarakat bukan sekadar simbolis. Ini soal membangun rasa memiliki terhadap kebijakan dan mendorong lahirnya solusi yang lebih kontekstual,” pungkasnya.
Melalui forum seperti ini, diharapkan lahir masukan yang konstruktif untuk perbaikan layanan publik di Kota Bontang, sekaligus memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kualitas.
