SAMARINDA — Gelombang protes kembali terjadi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (10/11/2025) siang. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, puluhan organisasi yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) turun ke jalan menuntut keadilan fiskal terkait pemangkasan drastis Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Aksi berlangsung di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, di bawah terik matahari. Orasi lantang para demonstran menggema sebagai bentuk protes atas keputusan Kementerian Keuangan memangkas TKD Kaltim untuk tahun 2026.
Pemerintah pusat memutuskan menurunkan TKD Kaltim dari Rp8,7 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp2,4 triliun pada 2026. Angka tersebut berarti penurunan lebih dari Rp6 triliun, atau setara 73 persen dari alokasi sebelumnya.
Pemangkasan ini juga diprediksi membuat postur APBD Kaltim menyusut dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp13 triliun.
Akibatnya, berbagai layanan publik diperkirakan terdampak, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan sekolah, layanan kesehatan, hingga program sosial masyarakat.
“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini soal masa depan daerah,” tegas Vendy Meru, Koordinator Fraksi Kaltim dalam orasinya.
Vendy mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim somasi resmi kepada pemerintah pusat. Jika tuntutan peninjauan ulang TKD tidak direspons, Fraksi Kaltim mengancam akan menutup jalur transportasi batu bara di Sungai Mahakam, yang dikenal sebagai urat nadi ekonomi Kaltim.
“Kalau tidak ada jawaban dari pusat, pelampung ini akan kami turunkan. Pengiriman batu bara tidak boleh keluar,” ujarnya.
Ia menegaskan langkah tersebut bukan bentuk provokasi, melainkan desakan atas ketidakadilan fiskal yang dirasakan masyarakat Kaltim selama bertahun-tahun.
“Kami hanya ingin perlakuan adil. Titik! Sudah terlalu lama daerah ini jadi sapi perah,” tambahnya.
Dalam aksinya, Vendy membeberkan data bahwa pada tahun 2024, kontribusi pendapatan negara dari Kaltim mencapai lebih dari Rp800 triliun, sebagian besar berasal dari sektor batu bara dan migas.
Namun, angka besar tersebut dianggap tidak berbanding lurus dengan dana yang kembali ke daerah.
“Ironis! Setoran kami ratusan triliun, tapi lihat bandara dan jalan di sini. Bandara APT Pranoto rumputnya setinggi lutut, jalan ke bandara rusak, tol pun masih berlubang,” serunya di hadapan massa.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai contoh nyata ketimpangan antara kontribusi besar Kaltim terhadap negara dengan minimnya infrastruktur publik yang diterima masyarakat
Fraksi Kaltim menilai pemangkasan TKD membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak dapat bekerja optimal dalam menjalankan program pembangunan.
“Gubernur tidak bisa bekerja maksimal kalau anggarannya dipangkas. Bagaimana mau bangun jalan, sekolah, rumah sakit kalau uangnya tidak ada?” tegas Vendy.
Menurutnya, Kaltim yang kaya sumber daya justru harus bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
Vendy menegaskan bahwa aksi ini bukan gerakan politik melainkan murni suara rakyat. Fraksi Kaltim terdiri dari lebih dari 20 organisasi dan komunitas, termasuk LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, Laskar Merah Putih, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, serta kepala adat dari Pampang, Bentian, Isen Mulang, hingga perwakilan asosiasi pendeta.
“Kaltim punya 27 suku. Gerakan ini murni suara rakyat. Tidak ada kepentingan partai, agama, atau ormas. Ini murni soal keadilan fiskal, ” jelasnya.
Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi pada 16 Oktober 2025, di mana Fraksi Kaltim memberi tenggat waktu 14 hari kepada pemerintah pusat untuk memberikan tanggapan.
Namun hingga batas waktu ditetapkan, tidak ada respons resmi dari pemerintah pusat, sehingga massa kembali menggelar protes pada 10 November 2025.
