BONTANG – Dewan Pimpinan Pusat Hubungan Masyarakat (DPP PHM) mendesak DPRD Kota Bontang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan pengoperasian Kapal RoRo Bontang yang kini menghadapi persoalan hukum di Pengadilan Negeri Bontang.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPP PHM, H. Udin Mulyono, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Bontang, Senin (3/8/2026). Rapat turut dihadiri Perumda AUJ, PT Bontang Transport, Biro Hukum, Bagian Aset Pemerintah Kota Bontang, Kejaksaan Negeri dan Polres Bontang.
Udin meminta DPRD mengambil langkah konkret dengan membentuk Pansus Kapal RoRo untuk mengevaluasi mekanisme, perizinan, hingga dampak operasional kapal penyeberangan tersebut.
“Kami meminta DPRD Kota Bontang, khususnya Komisi B, tidak tinggal diam. Perlu ada pembentukan Pansus Kapal RoRo agar seluruh mekanisme, perizinan, hingga dampak operasionalnya dapat dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Udin.
Menurut dia, Pansus diperlukan untuk mengurai persoalan yang berkembang hingga muncul permohonan sita eksekusi terhadap kapal tersebut di Pengadilan Negeri Bontang.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, meminta Pemerintah Kota Bontang menjelaskan status kepemilikan aset Bontang Express 2 yang menjadi bagian dari penyertaan modal kepada PT Bontang Transport.
Winardi juga meminta Bagian Hukum Setda dan BPKAD menunjukkan dokumen serta pencatatan aset tersebut.
Menanggapi hal itu, Bagian Hukum Setda Bontang, Andi Kurnia, menjelaskan penyertaan modal kepada PT Bontang Transport tidak tercatat sebagai barang milik daerah. Penyertaan modal tersebut, kata dia, tercatat dalam laporan keuangan daerah sebagai investasi jangka panjang.
“Penyertaan modal tetap tercatat dalam neraca keuangan daerah, tetapi bukan sebagai aset berupa barang,” pungkasnya
