BONTANG – Persoalan antrean dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bontang mendapat perhatian serius dari DPRD. Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, meminta pihak Pertamina terbuka dalam menjelaskan kondisi distribusi BBM yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Alfin dalam rapat pembahasan antrean dan distribusi BBM di Gedung DPMPTSP Bontang, Jumat (28/8/2026). Dalam forum itu, Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina, Hermawan Bagus Prabowo, disebut tidak hadir langsung hanya menghadirkan perwakilan.
Bagi Alfin, persoalan BBM bukan perkara sepele. Antrean yang terjadi di lapangan menyangkut kepentingan masyarakat sehingga membutuhkan penjelasan langsung dari pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan distribusi BBM.
“Kami juga ada kegiatan reses segala macam, masih mau kita hadir untuk diskusi seperti ini, karena itu tanggung jawab kita,” ujar Alfin.
Ia meminta pihak Pertamina tidak menghindari forum pembahasan yang digelar bersama DPRD dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, komunikasi secara langsung diperlukan agar persoalan yang terjadi dapat diketahui secara utuh dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Jangan anggap remeh hal seperti ini,” tegasnya.
Alfin juga mempertanyakan sikap Hermawan Bagus Prabowo yang disebut memblokir sejumlah nomor telepon wartawan. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terlebih ketika menyangkut persoalan distribusi BBM.
“Publik itu harus tahu. Teman-teman ini kan mau bertanya apa penyebabnya BBM ini. Kalau Pak Bagus tidak merespons, bahkan sampai blokir, bagaimana publik bisa tahu?” katanya.
Ia menilai, tertutupnya akses komunikasi justru dapat memperbesar persoalan di lapangan. Sebab, masyarakat membutuhkan informasi mengenai penyebab antrean, kondisi pasokan, hingga bagaimana langkah Pertamina menangani persoalan tersebut.
“Kalau begini sama saja bapak benturkan kami-kami ini di daerah dengan masyarakat. Kacau kalau begini,” ujar Alfin.
Karena itu, Alfin secara tegas meminta Hermawan Bagus Prabowo hadir pada agenda pembahasan berikutnya yang dijadwalkan pada 31 Agustus 2026.
“Saya pertegas, Pak Bagus datang tanggal 31 Agustus, hadapi kami untuk diskusi. Saya tidak mau tahu alasan apa pun,” tegasnya.
Alfin juga meminta pertemuan tersebut tidak hanya menjadi forum antara DPRD dan Pertamina. Ia ingin persoalan komunikasi dengan wartawan yang disebut diblokir turut diklarifikasi secara langsung.
“Termasuk hadapi wartawan yang sudah diblokir sekalian konfirmasi,” pungkasnya.
DPRD Bontang berharap pertemuan selanjutnya dapat menghasilkan penjelasan konkret mengenai persoalan antrean dan distribusi BBM, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait kondisi pasokan BBM di Kota Bontang.
