BONTANG – Penonaktifan biaya BPJS kesehatan oleh pusat mendapat perhatian serius wali kota Bontang, Neni Moerniaeni. Ia menilai penghentian pembiayaan tersebut dapat menimbulkan persoalan terhadap masyarakat yang selama ini mengandalkan program itu.
Neni Moerniaeni mengatakan masalah penonaktifan harus dapat diantisipasi oleh pemerintah daerah agar masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS tetap mendapatkan akses dan jaminan kesehatan.
“Kita harus gerak cepat karena kalau kita tidak antisipasi kasihan masyarakat yang sakit,” ujar Neni Moerniaeni, Selasa (8/9/2026).
Ia menyebut skema pembiayaan harus dilakukan dengan cepat untuk memastikan dan mengantisipasi setiap masyarakat yang menjadi peserta BPJS kehilangan jaminan akibat penonaktifan tersebut.
Orang nomor satu Bontang itu menyampaikan bahwa pemerintah kota Bontang saat ini tengah menyusun solusi terhadap masyarakat yang terdampak, termasuk yang mengalami penonaktifan akibat tunggakan iuran.
Menurutnya, persoalan peserta yang belum membayar dan kemudian dinonaktifkan juga haru mendapatkan perhatian oleh pemerintah kota Bontang.
Karena itu pemerintah kota Bontang menyusun untuk memastikan masyarakat tetap menerima jaminan dengan skema melalui program Universal Health Coverage (UHC). Sehingga masyarakat yang tidak aktif maupun yang mengalami tunggakan dan dinonaktifkan kembali memperoleh jaminan kesehatan.
“kebetulan kita universal health coverage. Dengan universal health coverage, maka yang nonaktif dan menunggak bisa diaktifkan kembali,” katanya.
Selain itu UHC, pemerintah juga menyusun solusi yakni melibatkan perusahaan untuk membantu pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak pemutusan kepesertaan oleh pemerintah pusat.
Namun, Neni menjelaskan, bantuan dari perusahaan tersebut tidak masuk dalam batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan itu diberikan secara langsung untuk pembayaran kepesertaan masyarakat melalui BPJS Kesehatan.
“Tapi perusahaan itu tidak masuk ke APBD Kota Bontang. Mereka membayarkannya langsung ke BPJS. Misalkan perusahaan memberikan 10 juta, cara bayarnya itu langsung,” jelasnya.
