BONTANG – Banyak Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat sorotan dari Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Ia menilai jumlah yang ada saat ini cukup berlebihan.
Menurutnya, keberadaan SPPG dengan jumlah relawan yang terbilang banyak, sementara penerima manfaatnya terbatas, sehingga hal tersebut menimbulkan pemborosan didalamnya.
“Seperti di daerah tertinggalkan sayang kalau satu kepala SPPG ada 15 relawan atau 30 relawan sementara penerima manfaat tidak cukup 30 orang, seperti di Guntung,” ujar Neni Moerniaeni, Selasa (8/9/2026).
Ia menyebut jumlah yang SPPG mestinya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah agar pengelolaan anggaran maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan efektif dan efesien.
Kata dia, belum lagi seperti ahli gizi dan akuntan yang perlu disiapkan harunya menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah SPPG yang akan dibangun.
“Jadi kalau ada lima daerah tertinggal, berarti ada lima kepala SPPG, ada lima ahli gizi dan lima akunting sementara penerima manfaatnya tidak sampai 300,” katanya.
Neni menyampaikan bahwa dengan adanya persoalan tersebut, pemerintah kota Bontang akan mengusulkan terhadap pemerintah pusat terkait persoalan banyaknya dapur dan tidak sebanding dengan penerima manfaat.
Sementara itu, untuk Kota Bontang, Neni menyebut tidak terdapat daerah tertinggal. Ia juga menilai pembangunan SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) belum berkoordinasi dengan Pemkot Bontang untuk memastikan jumlah penerima manfaat MBG.
“Kalau ada lima dapur dan itu tidak sebanding dengan penerimanya, kasihankan yang sudah membangun dan kalau kita laksanakan semua yang ada kepala SPPGnya pemborosan sekali,” ucapnya.
Lebih lanjut, Neni mengatakan, pihaknya telah menyampaikan masukan tersebut agar persoalan banyaknya bangunan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat.
“Tapi saya memberikan masukan dalam rapat agar rekomendasi ini sampaikan ke pusat agar tidak mubazir”
