Kosakata.co – Kepastian penempatan 263 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu hasil pemetaan kebutuhan pegawai.
Pemerintah daerah melalui Bagian Organisasi baru menjadwalkan penyusunan pemetaan tersebut pada akhir November 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, mengatakan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mulai menunjukkan perkembangan.
Namun, belum ada keputusan final mengenai penempatan para pegawai tersebut.
“Alhamdulillah, ada progres. Akhir bulan ini mereka mulai menyiapkan bahan pemetaan,” ujarnya pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (12/11/2026).
Pemetaan itu akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga PPPK di masing-masing OPD.
Hasilnya menjadi dasar pengaturan penempatan, termasuk membuka peluang penyesuaian berdasarkan domisili pegawai.
Setelah pemetaan selesai dan disahkan, proses berikutnya akan ditangani Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar.
“Jadi, yang memetakan kebutuhan itu Bagian Organisasi, sedangkan urusan orang-orangnya nanti ditangani BKPSDM,” jelasnya.
BKPSDM juga akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membahas tahapan selanjutnya.
Desman berharap proses tersebut segera menghasilkan keputusan konkret. Ia meminta pembahasan tidak terus berulang tanpa memberikan kepastian kepada para PPPK.
“Kita harapkan tidak ada lagi forum lanjutan. Sudah harus jelas, karena jangan sampai forum terus dilakukan tetapi tidak ada hasilnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, proses yang berlarut-larut turut membebani pegawai yang harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti RDP di DPRD.
“Kasihan teman-teman PPPK yang harus datang ke DPRD untuk RDP, itu juga mengeluarkan ongkos,” tutupnya.
(adv)

