KOSAKATA.CO—-Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk itu pemerintah pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus dimaksimalkan.
Namun anggaran sebesar itu tidak dikelola dengan maksimal.
Hal tersebut menjadi sorotan Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir.
“Kami memantau dengan porsi anggaran yang besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jor-joran belanja di bidang pengadaan alat-alat pembelajaran dengan berbagai macam digitalisasi di sekolah tertentu. Itu agak ironis,” kata Sutomo Jabir.
Sejumlah paket dilapangan banyak ia temui fasilitas sekolah kurang mamadai. Bahkan di beberapa daerah masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik karena terbatas ruang kelas.
Bahkan ada sekolah yang dimana ruangannya disekat agar memenuhi kebutuhan belajar, ada juga yang belajar di balai desa.
“Program prioritas kita wajib belajar 12 tahun. Namun di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tak ada satupun sekolah tingkat SMA ,” tuturnya.
Dirinya pun meminta pemerintah harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
Ia berharap, Pemerintah Provinsi Kaltim bisa melakukan inovasi dalam mengelola anggaran pendidikan.
Menurut Sutomo Jabir, anggaran pendidikan sekitar Rp4 triliun jangan hanya diprioritaskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan.
Ia pesimis pendidikan Kaltim tidak mungkin merata jika pengelolaannya tidak dimulai dari wilayah pinggiran.
“Itu seperti api yang jauh dari panggang,” pungkas politisi PKB itu. (Advertorial)
