BONTANG – Upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap masyarakat di tingkat kelurahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membentuk Praja Wibawa Kelurahan (Prjaka).
Pembentukan prajaka tersebut bertujuan untuk menjadi perpanjangan tangan Satpol PP dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pada tingkat kelurahan.
Kepala subbidang umum dan kepegawaian Satpol PP kota Bontang, Chandra, mengatakan terbentuknya prajaka menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan Satpo PP terhadap masyarakat.
“Terbentuknya prajaka ini untuk menghadirkan personil Satpol PP ditingkatkan kelurahan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (16/9/2026).
Ia menyebut, hadirnya Prajaka juga merupakan langkah untuk mendorong upaya pencegahan dari tindakan pelanggaran ditingkatkan kelurahan di kota Bontang.
Menurutnya, kelurahan merupakan ujung tombak yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan itu berupa pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan ditingkat lokal,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Chandra langkah untuk meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah di wilayah kelurahan.
Selain itu, kehadirannya juga adalah upaya dalam mempercepat penanganan pengaduan dan penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di masyarakat.
“Kondisi kelurahan yang aman, tertib, tentram dan kondusif ingin kita wujudkan,” katanya.
Oleh karena itu, menurutnya, memperkuat koordinasi dan sinergi antar Satpo PP, pemerintah kelurahan, perangkat daerah terkait serta unsur masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum menjadi hal yang penting dilakukan.
Ia menambahkan, peran serta masyarakat bersama sejumlah unsur terkait dapat membantu menjaga keamanan lingkungan, menciptakan ketertiban umum, serta membangun budaya tertib di wilayah kelurahan.
Dengan demikian, kehadiran Prajaka diharapkan dapat memperkuat fungsi Satpol PP di tingkat kelurahan, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
