BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang berhasil meraih predikat Baik dalam hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semester pertama 2023.
Nilai IKM yang mencapai 87,57 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di DPMPTSP berada di atas standar yang ditetapkan, dengan mutu pelayanan dalam kategori B. Pencapaian ini menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, dalam rapat presentasi awal penyusunan dokumen IKM yang digelar pada Kamis (19/9/2024) di Ruang Rapat Bhakti Praja, menegaskan pentingnya evaluasi IKM sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan.
Menurutnya, hasil survei yang menunjukkan kategori Baik merupakan dorongan bagi DPMPTSP untuk terus berbenah dan memperbaiki sistem pelayanan publik.
“Nilai IKM yang kami raih ini menjadi cerminan atas upaya kami dalam memberikan layanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, ini juga menjadi dasar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik lagi ke depannya,” ujar Aspiannur.
Hasil survei yang melibatkan 265 responden ini menunjukkan bahwa DPMPTSP mampu memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Dengan pencapaian ini, DPMPTSP Kota Bontang berkomitmen untuk terus menjaga kualitas tersebut dan melakukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan layanan.
“IKM menjadi alat bagi kami untuk menilai seluruh aspek pelayanan, mulai dari persyaratan, biaya, hingga sarana dan prasarana. Dengan adanya survei IKM ini, kami dapat mengevaluasi setiap detail proses pelayanan untuk memberikan pengalaman terbaik kepada masyarakat,” pungkas Aspiannur.
Rapat penyusunan IKM juga dihadiri oleh perwakilan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Muhammad Arifin, yang memberikan pemaparan terkait pentingnya penyusunan IKM sebagai instrumen evaluasi pelayanan publik. Ia menjelaskan bahwa penyusunan IKM merupakan kolaborasi antara DPMPTSP dan Pusat Pengembangan Kualitas Pelayanan Masyarakat (P2KPM) LP2M Unmul.
“IKM bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan publik secara langsung dari persepsi masyarakat. Dengan hasil yang baik ini, kita dapat melihat bahwa pelayanan yang diberikan DPMPTSP Bontang telah memenuhi standar kualitas,” ujar Arifin.
Lebih lanjut, Arifin memaparkan bahwa terdapat tiga aspek penting dalam penyusunan IKM, yaitu penilaian kinerja unit pelayanan, penataan sistem pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Ketiga aspek ini menjadi indikator utama yang membantu DPMPTSP memahami area mana saja yang memerlukan peningkatan untuk pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu, dalam penyusunan dokumen IKM, digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan skala Likert yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Metode ini memastikan hasil survei dapat diolah secara akurat dan representatif untuk kebutuhan DPMPTSP dalam mengevaluasi kinerjanya.
“Survei IKM kami lakukan dengan teliti, menggunakan metode entri data yang memastikan akurasi hasil. Hasil ini akan menjadi tolak ukur utama untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik di Kota Bontang,” lanjutnya.
Pencapaian kategori Baik dalam IKM memberikan keyakinan bahwa DPMPTSP berada di jalur yang benar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bontang. Dengan evaluasi berkelanjutan, DPMPTSP diharapkan mampu terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan pencapaiannya agar layanan kepada masyarakat semakin optimal.
