Bontang — Untuk memperkuat daya tarik investasi di kota Bontang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertujuan memberikan kemudahan bagi investor dalam menanamkan modal. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal.
Karel, Kepala Bidang Penanaman Modal DPM-PTSP Bontang, mengungkapkan bahwa mereka memiliki sejumlah inisiatif untuk memperkenalkan Bontang sebagai kota yang ramah investasi. Salah satu langkah awal adalah memanfaatkan videotron di Simpang 3 Jalan MH Thamrin dan Bandara APT Pranoto, Samarinda, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peluang investasi yang ada.
DPM-PTSP juga aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran dan event investasi, baik di tingkat regional maupun nasional. Baru-baru ini, mereka mengikuti Indonesia City Expo 2024 di Balikpapan, yang merupakan rangkaian kegiatan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
“Kami juga merencanakan untuk ikut expo di Malang. Semoga semua berjalan lancar,” ungkap Karel saat ditemui di kantornya di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Bontang Utara.
Selain promosi, DPM-PTSP Bontang berkomitmen untuk mempermudah proses pengurusan izin bagi investor. Meskipun banyak izin yang dapat diurus melalui sistem Online Single Submission (OSS), beberapa izin masih memerlukan pemrosesan di tingkat pemerintah daerah, seperti izin prinsip. Karel menegaskan bahwa pihaknya siap membantu investor dalam mendapatkan izin yang diperlukan untuk menanamkan modal di Bontang.
Strategi terbaru yang tengah diupayakan adalah penyusunan regulasi investasi yang lebih ramah. Saat ini, DPM-PTSP bersama DPRD sedang menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) yang bertujuan untuk mempermudah proses investasi. Raperda ini merupakan langkah konkret dari instruksi pemerintah pusat untuk mengembangkan regulasi yang mendukung para investor.
Raperda ini mencakup berbagai poin, termasuk penyederhanaan proses investasi dan rencana pemberian insentif pajak seperti tax holiday. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tax holiday adalah insentif pajak yang bertujuan untuk menarik investasi asing, terutama bagi perusahaan yang baru berdiri, dengan memberikan pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) dalam jangka waktu tertentu.
Namun, tidak semua perusahaan dapat langsung mendapatkan insentif ini. Investor harus memenuhi syarat tertentu, seperti beroperasi di sektor industri pionir yang memiliki dampak luas, menghasilkan nilai tambah yang signifikan, serta membawa teknologi baru yang strategis bagi perekonomian nasional.
“Pemberian tax holiday tentu didasarkan pada analisis mendalam, termasuk sejauh mana manfaatnya bagi Bontang, seperti penyerapan tenaga kerja,” ujar Karel.
Saat ini, Raperda masih dalam tahap pembahasan di DPRD dan diharapkan segera disahkan menjadi perda. Karel optimis bahwa proses ini akan segera rampung, mengingat pengusulan dan pembahasannya telah berlangsung cukup lama.
“Kami berharap tidak lama lagi bisa disahkan,” tambahnya.
