BONTANG – Kasus dugaan keracunan yang dialami 56 siswa SD dan SMP Vidatra menjadi sorotan terhadap mekanisme pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang.
Temuan bakteri patogen pada sampel ayam suwir kemangi yang dikonsumsi dalam rangkaian program MBG memperlihatkan bahwa persoalan keamanan pangan tidak cukup hanya diselesaikan setelah munculnya kasus. Pengawasan terhadap proses pengolahan hingga distribusi makanan dinilai perlu diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan lembaga legislatif pada prinsipnya mendukung keberadaan program MBG. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan bahwa makanan yang diberikan kepada peserta didik memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.
Menurut Andi Faiz, DPRD memiliki fungsi pengawasan, tetapi tidak berada dalam posisi untuk memantau setiap tahapan produksi makanan setiap hari. Pengelolaan teknis berada di bawah kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“DPRD melakukan fungsi pengawasan, tetapi teknis pelaksanaan sehari-hari ada di SPPG. Karena itu, pengelola harus benar-benar memastikan seluruh proses dari dapur sampai makanan diterima siswa berjalan sesuai standar,” ujarnya, Jum’at (21/8/2026).
Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya memastikan sistem pengawasan internal di setiap SPPG berjalan efektif. Sebab, keamanan makanan tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada kualitas bahan baku, kebersihan peralatan, proses memasak, penyimpanan, hingga waktu dan cara makanan didistribusikan ke sekolah.
Dinas Kesehatan Bontang sebelumnya menemukan bakteri patogen pada satu dari empat sampel makanan yang diperiksa. Selain ayam suwir kemangi, sampel lain yang diuji meliputi nasi uduk, tahu goreng, serta tumis wortel dan kates.
Temuan laboratorium tersebut menjadi dasar untuk menelusuri kemungkinan sumber kontaminasi pada makanan yang diproduksi SPPG. Pemeriksaan lebih lanjut pun menjadi penting untuk memastikan apakah persoalan berasal dari bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, maupun tahapan distribusi.
Andi Faiz menilai dapur yang terbukti tidak mampu memenuhi ketentuan keamanan pangan harus mendapatkan tindakan tegas, termasuk kemungkinan penghentian operasional.
“Kalau memang terbukti ada masalah dan tidak memenuhi standar, tentu harus ada tindakan. Jangan sampai karena ingin menjalankan program, aspek keamanan makanan justru diabaikan,” kata Andi Faiz.
Ia menegaskan, tindakan terhadap dapur yang bermasalah tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap program MBG. Sebaliknya, evaluasi dan pemberian sanksi diperlukan agar program tersebut tetap berjalan dengan standar keamanan yang memadai.
“Kita mendukung MBG, tetapi dukungan itu harus dibarengi dengan evaluasi. Kalau ada dapur yang bermasalah, jangan dibiarkan beroperasi sebelum persoalannya benar-benar diselesaikan,” tegasnya.
