BONTANG — Pengawasan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang diminta diperketat dan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bahan baku diterima hingga makanan siap dikonsumsi siswa.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap distribusi makanan ke sekolah. Setiap tahapan pengolahan harus dipastikan berjalan sesuai standar untuk mencegah kasus keracunan kembali terjadi.
“Manajemen harus di depan. Kalau manajemen sudah di depan, itu sudah terbungkus bagaimana pendistribusiannya, jam berapa harus didistribusikan, jam berapa menu ini harus dimakan, jam berapa harus dimasak, jam berapa harus dikemas, jam berapa harus diantar,” ujar Rustam.
Menurutnya, pengaturan waktu menjadi bagian penting dalam memastikan makanan tetap layak dikonsumsi ketika sampai di sekolah. Karena itu, pemeriksaan perlu mencakup kualitas bahan baku, proses memasak, pengemasan, penyimpanan hingga waktu distribusi.
Rustam juga menilai keberadaan tenaga ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu dipastikan. Ahli gizi dinilai penting untuk melakukan pemeriksaan sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.
“Ahli gizi itu harus ada di Bontang. Harus ada pengecekan setiap hari. Sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah, di setiap SPPG itu harus ada ahli gizinya yang tahu bahwa ini layak untuk dimakan sekian jam ke depan,” katanya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan respons cepat dengan mencopot dua pejabat SPPG terkait kasus yang terjadi. Namun, Rustam menegaskan evaluasi tidak cukup hanya dengan mengganti penanggung jawab.
“Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan respons cepat. Tetapi tidak sampai di sini. Kita memberikan respons cepat, harus setiap hari ada pemantauan,” tegasnya.
