BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, H Maming menjelaskan jika kecilnya anggaran yang diterima Disnaker dikarenakan sejumlah program kerja yang diusulkan Disnaker Bontang banyak yang tidak disetujui dan dicoret dari rencana kerja Pemerintah Kota Bontang.
Sebelum mengajukan program kerja, kata dia, Disnaker harus lebih dahulu mematangkan rencana program kerjanya,agar bisa mempertanggung jawabkan maksud dan tujuan dari setiap program pelatihan yang diajukan untuk dianggarkan pemerintah.
” Kami minta Disnaker kedepannya lebih menginovasi rencana program kerjanya, “kata H Maming.
” Saat ini angka pengangguran Bontang kan sangat tinggi , nah disinilah peran Disnaker agar memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja nantinya,”lanjutnya.
Sebaiknya kata H Maming Disnaker harus membuat pelatihan yang lebih berkualitas lagi kedepannya, misalnya, pelatihan Welder atau pelatihan menjahit dan sejenisnya. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menggelontorkan anggaran yang lebih besar lagi.
” Toh, mereka juga sangat mendukung upaya pengurangan angka pengangguran di Kota Bontang,” ucapnya.
Saat ini diketahui, Disnaker Bontang tengah menggodok pelatihan demi meningkatkan skill dan SDM para pekerja yang anggarannya berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang.
“Bahkan Pokir kita juga belum cukup untuk memberikan pelatihan. Karena itu kita harap ada upaya serius dan maksimal dari pihak Disnaker kedepannya. terutama dalam perencanaan program kerjanya,” tegasnya.
Sebelumnnya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang keluhkan kecilnya anggaran yang diterimanya tahun 2022.
Bahkan anggaran tersebut dinilai jauh lebih kecil dibandingkan anggaran yang diterima dinas lain.
“Anggaran kecamatan bahkan lebih besar dari kita, anggaran kami tahun ini hanya Rp 8 miliar, terbilang sangat kecil dibanding dinas lain,” kata Sekretaris Disnaker Bontang, Marten dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Kota Bontang, Selasa (02/08/2022) di Sekretariat DPRD Bontang.
