BONTANG– Bontang Kuala adalah salah satu ikon wisata di kota Bontang, namun kondisinya menjadi begitu miris. Ini setelah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang melakukan kunjungan sidak, Senin Senin (05/06).
Berbagai masalah ditemukan Komisi III yang diketuai Amir Tosina ini. Mulai dari masalah banjir rob, panggung adat yang rusak serta lahan pemakaman yang tidak terawat. Kesemuanya membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Bontang.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III Amir Tosina, mengingat pemerintah tengah gencar mengembangkan program wisata. Apalagi Bontang Kuala menjadi salah satu ikon wisata di kota ini.
” Bontang Kuala ini menjadi salah satu ikon wisata kita, seharusnya Pemerintah harus lebih serius menangani masalah di sini,” ujar Amir Tosina
Satu per satu masalah diurai Amir Tosina untuk dicarikan solusinya. Seperti untuk masalah banjir Rob yang tiap bulan menggenangi pemukiman warga. Amir mengungkapkan bahwa masalah banjir rob Pemkot tak bisa menutup mata tanpa berbuat. Walaupun untuk meninggikan jalan menjadi kewenangan Propinsi Kalimantan Timur namun Pemkot bisa memberi bantuan baik lewat mekanisme APBD maupun CSR.
“Pemkot bisa mengintervensi dengan bantuan untuk rumah warga yang dampak, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Kasian warga disini kalau harus,setiap bulan terkena banjir rob,” ujarnya.
Komisi III juga menemukan, sejak terjadi kebakaran pada 2019 lalu, kampung atas Laut Bontang Kuala, rupanya panggung adat belum maksimal renovasi. Bukan hanya itu, juga ada jembatan kayu di lokasi tersebut terlihat jebol dan membahayakan warga. Bahkan lokasi pemakaman umum terlihat sudah tidak terawat. Padahal ini juga menjadi salah satu kebutuhan warga.
“Ini harus ditangani secara serius kalau perlu bisa dianggarkan secepatnya,” tegasnya
Menanggapi itu, Perencana Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Dian Nur Afianto, dari Pemkot Bontang, menjelaskan, perbaikan infrastruktur di Kampung atas laut Bontang Kuala sudah masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024. Pemerintah juga sudah menetapkan proyeksi anggaran perbaikan hingga Rp 19,5 miliar.
Namun bila dewan mengingkan anggaran dimasukkan dalam APBD perubahan , kemungkinan anggaran yang bisa terealisasi hanya sekitar Rp 4,5 miliar. Itupun pihak pemerintah tak bisa menjamin keseluruhannya untuk perbaikan kampung Bontang Kuala karena harus berbagi untuk penanganan di Pulau Beras Basah.
“Masih dalam tahap perencanaan, angkanya pun masih asumsi. Bisa naik ataupun turun,” pungkasnya.(#)