SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar, M. Udin, mendesak Pejabat Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, untuk mengambil tindakan tegas dan terbuka dalam menangani kasus 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
M. Udin, yang juga mantan Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan, menyatakan keprihatinannya atas kelambatan penanganan kasus ini. Ia menekankan pentingnya Pj Gubernur memberikan informasi lengkap dan jelas kepada Polda Kaltim untuk memastikan penyelesaian yang tuntas.
“Kami harap Pak Akmal Malik bisa memberi informasi yang lengkap dan jelas kepada Polda Kaltim, agar kasus 21 IUP palsu ini bisa dituntaskan,” ujar M. Udin.
Menyoroti kelambatan tersebut, Udin juga mengkritik kurangnya tindakan konkret terkait dengan penambangan ilegal batu bara. Ia menilai bahwa aktivitas ilegal ini merugikan masyarakat dan negara, dan mendesak agar Pj Gubernur bersikap tegas dan transparan dalam menangani masalah tersebut.
M. Udin juga mencermati kasus tambang ilegal di Kutai Kartanegara, yang tidak dilaporkan oleh pemerintah desa, kabupaten, maupun provinsi. Ia menegaskan perlunya menyelidiki dan mengidentifikasi oknum yang terlibat dalam tambang ilegal tersebut.
“Kita harus telusuri siapa saja oknum yang terlibat dalam tambang ilegal ini. Mereka memakai infrastruktur jalan umum, baik provinsi, APBN, maupun kota dan kabupaten sebagai jalur angkut, sehingga merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Udin juga menyoroti dampak ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal ini, seperti rusaknya jalan Kota Bangun ke Tenggarong Kutai Kartanegara karena dilewati oleh lebih dari 200 truk pengangkut batu bara ilegal setiap hari.
“Aktivitas ilegal ini membuat ekonomi masyarakat terganggu karena jalan akses mereka rusak. Semua ini karena tambang ilegal masuk ke daerah,” tutup M. Udin.
